Connect with us

Pemerintahan

Bahas Penyelenggaraan Haji 1445 H/2024 M, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Temui Wapres

Published

on

Jakarta, Kabarpolitik.com – Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Fawzan Muhammed Alrabiah, siang ini, Selasa (30/04/2024) menemui Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat.

Menurut keterangan Juru Bicara (Jubir) Wapres Masduki Baidlowi, pertemuan tersebut dimaksudkan guna membahas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M, termasuk terkait tambahan kuota jemaah haji untuk Indonesia.

“Kedatangan Menteri Haji bertemu Wakil Presiden saya kira momen yang sangat penting karena pemerintah Indonesia secara resmi juga akan menyampaikan ucapan terima kasih terhadap kebijakan Arab Saudi, terutama dari Menteri Haji dan Umrah yang sudah memberikan kuota secara khusus yang jumlahnya mencapai 20 ribu jemaah haji tambahan, dan jumlah itu sudah diambil sebuah kebijakan oleh pemerintah Indonesia,” ungkap Jubir di Kompleks Kantor Sekretariat Wapres.

Lebih lanjut, Jubir menyampaikan bahwa Wapres selama ini berharap pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah akan terus memberikan kuota jemaah haji tambahan untuk Indonesia secara kontinyu setiap tahun.

“Karena memang sampai saat ini pemerintah Indonesia punya problema jumlah jemaah haji yang menunggu terlalu banyak. Sehingga dengan demikian kalau memang ada kuota tambahan terus-menerus dengan jumlah seperti yang sekarang, itu diharapkan akan memberikan beban yang ringan buat pemerintah Indonesia ke depan, 5-10 tahun ke depan akan ringan,” terangnya.

Advertisement

Adapun hasil yang diharapkan, kata Jubir, antrean jemaah haji Indonesia akan kembali normal seperti dahulu atau dengan masa tunggu tidak lebih dari lima tahun.

“Kalau seperti yang sekarang kan sebagaimana kita ketahui bahwa kalau sekarang mendaftar terutama di daerah-daerah tertentu seperti di daerah Sulawesi Selatan ataupun di Jawa Timur itu sampai menunggu lebih dari 20 tahun,” ujarnya.

Menurut Jubir, masalah panjangnya antrean haji menjadi salah satu masalah yang sering dikeluhkan pada Wapres saat berkunjung ke daerah.

“Setiap kali Wapres berkunjung ke berbagai daerah itu selalu menjadi pertanyaan, apakah kami ini bisa naik haji ataukah kami sudah wafat terlebih dahulu sebelum waktu haji itu datang,” ungkapnya.

Lebih jauh selain membahas kuota, sebut Jubir, pada pertemuan ini juga akan dibahas mengenai penyelenggaraan haji secara keseluruhan. Termasuk, upaya peningkatan kualitas manajemen dan pelaksanaan haji di lapangan.

Advertisement

“Hal yang lain tentu saja Wapres akan berbicara mengenai harapan-harapan bagaimana agar pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi terus berkoordinasi dengan baik, dengan harapan bahwa manajemen haji, pelaksanaan di lapangan terutama itu lebih baik, makin efisien, dan tentu saja tidak memberatkan segala pembiayaannya, baik kepada pemerintah Indonesia ataupun kepada jemaah haji di Indonesia,” urainya.

Hal tersebut penting, sambung Jubir, karena saat ini pemerintah Arab Saudi tengah gencar berusaha meningkatkan sektor pariwisatanya, termasuk wisata religi haji dan umrah, sebagai upaya mengurangi ketergantungan ekonominya pada sektor migas.

“Tapi apapun itu adalah hal yang wajar dan bagaimana bisa bekerja sama dengan baik dengan pemerintah Indonesia. Itu adalah hal-hal yang akan menjadi pembicaraan nanti antara Wapres dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi,” pungkasnya. (EP/RJP-rls)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan
Politik2 hari ago

DPR RI Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kebakaran hutan...

Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara
Politik2 hari ago

Digugat ke Mahkamah Konstitusi, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara

DPR RI berpandangan Pasal 27 dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara...

Dengar Masukan Pakar, Komisi III Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset Dengar Masukan Pakar, Komisi III Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset
Politik2 hari ago

Dengar Masukan Pakar, Komisi III DPR RI Dalami Aspek Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR RI terus mendalami berbagai masukan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana...

Tantangan Besar Perlindungan Hak Cipta terkait dengan AI dan Seni Tari Tantangan Besar Perlindungan Hak Cipta terkait dengan AI dan Seni Tari
Politik2 hari ago

Melly Goeslaw Dorong Pelindungan Hak Cipta di Tengah Perkembangan AI

Perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru dalam pelindungan hak cipta, mulai dari potensi penggunaan karya tanpa...

RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI
Politik2 hari ago

Ahmad Doli Kurnia Tandjung: RUU Hak Cipta Harus Jamin Keadilan Ekonomi di Tengah Pesatnya Teknologi Digital dan AI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyoroti urgensi pembaruan pelindungan karya intelektual yang kian rentan...

MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat
Politik2 hari ago

MKD DPR RI Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI membuka ruang pengaduan masyarakat selama 24 jam terkait dugaan pelanggaran etik anggota DPR RI....

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik3 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik3 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik3 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...