Connect with us

Politik

Menjelang WWF 2024, Fadli Zon: Masalah Air, Masalah Krusial

Published

on

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menilai masalah mengenai air merupakan salah satu masalah krusial. Terlebih lagi dalam Sustainable Development Goals (SDGs) alias Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, air menjadi target capaian nomor 6 yang diharapkan dapat terealisasi di 2030. Menurutnya permasalahan mengenai air ini masih terlalu banyak, bahkan untuk di Indonesia sendiri.

“Ada dua miliar penduduk dunia yang mempunyai masalah dengan air bersih. Separuh penduduk dunia itu punya masalah dengan kelangkaan air. Saya kira ini harus jadi satu perhatian Bersama, harus menjadi satu isu politik. Termasuk bagaimana kita juga di dalam negeri menyiapkan undang-undang pelayanan air, terkait dengan air bersih dan sanitasi. Masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya air. Kita suka take it for granted, karena air banyak kita jadi suka menghambur-hamburkan air,” tutur Fadli Zon ditemui di Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/05/2024).

Dalam kunjungan kerja tersebut, BKSAP menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan acara pertemuan antar parlemen pada World Water Forum (WWF) atau Forum Air Sedunia ke-10. Di mana BKSAP melakukan kunjungan kerja dengan mengundang beberapa pihak terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, hingga praktisi ahli seperti Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB).

“Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk Persiapan DPR sebagai tuan rumah World Water Forum di Bali. Kami mempersiapkan dan juga mengundang dari kalangan akademisi, kalangan ahli, hingga kalangan organisasi masyarakat sipil. Kami juga menerima masukan-masukan untuk persiapan (pertemuan antar parlemen) dari anggota BKSAP yang juga menjadi peserta dari sisi parlemen mewakili Indonesia,” ucap Fadli.

Menurut Legislator Gerindra ini, kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 18-25 Mei 2024 di Bali nanti akan melihat persoalan besar mengenai air. “Kadang-kadang kelangkaan, kadang-kadang kelebihan, apalagi di tengah perubahan iklim yang terjadi saat ini. Climate change adalah sesuatu yang nyata, dan kita merasakannya sekarang. Ini akan berpengaruh pada sektor lain misalnya pangan, pertanian, dan lainnya. Oleh karena itu ini harus menjadi perhatian bersama, baik di tingkat nasional maupun internasional,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik14 jam ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik14 jam ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik1 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik1 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik1 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik1 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik1 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik1 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik1 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik1 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...