Dengar Aspirasi Komunitas Pedagang Bakso, Wapres Dorong Ekosistem Usaha yang Mandiri dan Berkelanjutan

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima audiensi komunitas pedagang bakso yang tergabung dalam Organisasi Bakso Wonogiri Mendunia di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026). Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyerap berbagai aspirasi perwakilan pelaku usaha bakso dan mi ayam.

Wapres menyimak dengan seksama berbagai permasalahan yang disampaikan oleh para perwakilan pedagang termasuk membahas alternatif solusinya, mulai dari masalah tingginya harga kebutuhan pokok, sertifikasi halal, akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga soal perpajakan.

“Terima kasih sekali tadi saya sudah banyak menerima masukan terkait harga-harga kebutuhan pokok, terkait sertifikasi halal, terkait masalah pendanaan KUR, lalu tadi ada terkait pajak dan lain-lain,” tutur Wapres.

Saat dialog, Wapres menyoroti permasalahan yang dialami mengenai tingginya harga daging sapi yang menjadi salah satu tantangan utama bagi para pelaku usaha bakso dan mi ayam di Indonesia. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Wapres mendorong koordinasi dengan kementerian terkait sekaligus penguatan ekosistem usaha agar pelaku UMKM dapat memperoleh bahan baku secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

“Tapi saya kira yang sekarang yang paling berat itu memang dagingnya. Nanti harus dihubungkan dengan beberapa kementerian terkait,” tegas Wapres.

Dalam pertemuan tersebut, Organisasi Bakso Wonogiri Mendunia turut menyampaikan aspirasi mengenai pentingnya membangun ekosistem ekonomi yang mendukung kemandirian bahan baku. Salah satu upaya yang diusulkan adalah pengembangan peternakan sapi yang hasil produksinya dapat diserap langsung oleh para pedagang bakso.

Ketua Umum Organisasi Bakso Wonogiri Mendunia, Maryanto, menjelaskan bahwa organisasinya berupaya membangun ekosistem ekonomi yang memungkinkan para pelaku usaha memenuhi kebutuhan bahan baku secara mandiri. Menurutnya, tingginya harga bahan baku masih menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi pedagang bakso.

“Bakso Wonogiri Mendunia ini sebenarnya representatif bagaimana kita harus menciptakan ekosistem ekonomi. Tujuan ending-nya adalah kita harus mandiri bahan baku. Permasalahan yang kita hadapi saat sekarang adalah mahalnya bahan baku,” ungkapnya usai pertemuan.

Sekretaris Jenderal Organisasi Bakso Wonogiri Mendunia, Lesna Purnawan, menjelaskan bahwa organisasi tersebut hadir sebagai wadah aktualisasi bagi para pedagang bakso dan mi ayam dari berbagai daerah di Indonesia. Keberadaan organisasi berbasis profesi ini dinilai penting untuk memperkuat solidaritas, memperluas kolaborasi, serta meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam menghadapi berbagai tantangan usaha.

“Kami hari ini sowan, Pak Wapres, melaporkan bahwa Bakso Wonogiri Mendunia ini sebagai ruang aktualisasi teman-teman pedagang bakso dan mi ayam seluruh Indonesia. Ini termasuk organisasi primordialitas profesi. Dan ini pertama di Indonesia, bahkan di dunia, yang kemudian ada organisasi bakso. Ini penting sekali bagi UMKM untuk bisa berorganisasi,” ujarnya.

Menanggapi persoalan tingginya harga daging sapi, Katno menyampaikan bahwa Wapres mendorong para pelaku usaha untuk mengembangkan peternakan sapi sebagai salah satu solusi pemenuhan bahan baku. Melalui upaya tersebut, hasil peternakan nantinya dapat diserap langsung oleh para pedagang bakso sehingga mendukung kemandirian pasokan.

“Pada siang hari ini tentunya kami menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana mahalnya daging sapi yang saat ini untuk membuat bakso. Sehingga, Bapak Wakil Presiden memberikan solusi, yaitu teman-teman semua ini sebetulnya sudah siap gerak untuk bagaimana membuat peternakan sapi. Dan hasil dari ternak itu akan diserap oleh teman-teman bakso,” ungkapnya.

Selain bahan baku, proses pengurusan sertifikasi halal juga menjadi perhatian para pelaku usaha. Maryanto menyampaikan bahwa pedagang bakso, khususnya yang berskala mikro, masih menghadapi kesulitan dalam memahami dan menjalani tahapan sertifikasi halal. Karena itu, diperlukan pendampingan dan edukasi agar pelaku usaha dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Tentunya, selain bahan baku, tadi kita sampaikan bahwa proses yang ada saat sekarang ini proses dalam pengurusan halal. Teman-teman pelaku usaha mikro ini, teman-teman bakso ini, ketika diedukasi untuk halal itu kita menemui kesulitan,” tuturnya.

Jakarta, 29 Oktober 2026

Biro Pers, Media, dan Informasi

Sekretariat Wakil Presiden