Diterima Masyarakat Global, Wapres Yakini Ekonomi Syariah Jadi Pilar Baru Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Daya

Sorong, Kabarpolitik.com – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa ekonomi dan keuangan syariah bukanlah konsep yang hanya ditujukan bagi umat Islam semata. Menurutnya, praktik ini telah diterima secara luas oleh semua kalangan masyarakat karena sifatnya yang inklusif dan mengedepankan keadilan.

Bahkan di tatanan global, Wapres mencatat, negara-negara dengan penduduk mayoritas non-muslim justru telah meraup peluang dan keuntungan dari pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.

“Sebagai contoh, Brazil, Australia, dan Thailand terdepan dalam ekspor produk makanan halal. Korea Selatan dan Jepang juga konsisten mengembangkan pariwisata ramah muslim, bahkan Inggris menjadikan negaranya pusat pasar keuangan Islam,” ungkap Wapres saat menyaksikan Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Papua Barat Daya di Gedung Lambert Jitmau, Jl. Mambruk No. 24, Remu Utara, Kota Sorong, Kamis (06/06/2024).

Di dalam negeri, tambahnya, pemerintah juga terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi.

“Oleh karena itu, kita ingin Indonesia ini ke depan bukan hanya menjadi konsumen terbesar, konsumen halal terbesar, tapi kita ingin menjadi produsen halal terbesar di dunia,” ujar Wapres optimis.

Berbagai wilayah lain pun, Wapres menilai, telah menuai manfaat ekonomi dan keuangan syariah dalam pembangunan dan pemerataan kesejahteraannya.

“Kini saatnya Provinsi Papua Barat Daya untuk menggerakkan potensi wilayah demi mewujudkan Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif. Utamanya, menggandeng masyarakat lokal dan asli Papua, termasuk pelaku UMKM, agar lebih berdaya dan sejahtera,” ajaknya.

Salah satunya, Wapres mengingatkan tentang besarnya potensi Papua Barat Daya dalam bidang pariwisata yang dapat dieksplorasi dan dikembangkan dengan konsep syariah (ramah muslim).

“Saya telah menyaksikan sendiri kekayaan wilayah ini. Salah satunya pesona Raja Ampat, yang pernah saya kunjungi tahun 2018. Ini baru sedikit potret pariwisata Papua Barat Daya yang berkelas dunia,” tutur Wapres.

“Jadi, wisata yang ramah muslim itu bukan disyariahkan wisatanya, bukan, tapi layanannya. Jadi, bukan kemudian dijadikan wisata muslim syariah begitu, tapi wisatanya tetap biasa, alam ataupun juga kuliner, tetapi di situ ada layanan syariahnya. Ada makanan halal, ada juga tempat ibadah. Itu sudah dilakukan oleh Korea, dilakukan oleh China, di Beijing itu sudah, semua restoran itu sudah ada [fasilitas ramah muslimnya],” tambahnya menerangkan.

Selain itu, dengan menerapkan sertifikasi halal, Wapres meyakini produk-produk UMKM Papua Barat Daya akan semakin berkualitas dan mampu menembus pasar ekspor dunia, serta memenuhi pasar dalam negeri yang juga sangat besar.

“Ini adalah kesempatan besar dan Provinsi Papua Barat Daya cepat mengambil peluang ini dengan membentuk KDEKS pertama di daerah Papua,” puji Wapres.

“Istimewanya, sebagai provinsi termuda yang belum genap dua tahun, Papua Barat Daya telah menunjukkan komitmen tinggi untuk mulai mengakselerasi gerak pertumbuhan ekonomi syariah dan pemerataan kesejahteraan secara selaras, inklusif, dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Sejalan dengan Wapres, Pj. Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad dalam laporannya menyampaikan bahwa ekonomi dan keuangan syariah adalah salah satu pilar kekuatan baru untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional dan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan modalitas potensi sumber daya yang ada dan prospektif di Papua Barat Daya dan Papua secara umum, dengan dukungan pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), kami bertekad akan menjadikan Provinsi Papua Barat Daya menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Tanah Papua,” ujar Mohammad meyakinkan.

Hadir pada acara ini, Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya beserta jajaran anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Barat Daya, Pj. Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Pj. Bupati Tambrauw Engelbertus G. Kocu, Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli, Pj. Bupati Maybrat Benhard E. Rondonuwu, Pj. Bupati Sorong Edison Siagian, serta segenap pengurus KDEKS Provinsi Papua Barat Daya.

Sementara, Wapres didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, PIh. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono, Staf Khusus (Stafsus) Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Stafsus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Stafsus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Muhammad Imam Aziz, Stafsus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Johan Tedja. (EP/SK–BPMI, Setwapres)