Pertanyakan Efektivitas Anggaran Banjir Jakarta, PSI: Rp 4,3 Triliun tapi Masih Kebanjiran

Banjir besar yang kembali melanda sejumlah wilayah di Jakarta mendapat sorotan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Jakarta. Anggota Komisi D, Bun Joi Phiau, mempertanyakan efektivitas anggaran penanggulangan banjir yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Dalam tahun anggaran 2025, Pemprov Jakarta mengalokasikan sekitar Rp 4,3 triliun untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase serta Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Meski jumlahnya besar, menurut Bun, banjir masih rutin terjadi saat hujan deras.

“Dalam APBD TA 2025, Pemprov telah mengalokasikan anggaran sebanyak kurang lebih Rp4,3 triliun. Itu merupakan angka yang besar dan tidak bisa dianggap remeh,” ujar Bun, Selasa (8/7/2025).

Bun juga menyoroti pernyataan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang mengungkapkan bahwa 10 dari 600 unit pompa banjir rusak dan terbakar saat hujan deras melanda Jakarta pada Senin (7/7/2025).

“Pertanyaannya, bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah tidak dilakukan perawatan memadai atau bahkan antisipasi dengan cara menambah jumlah pompa dan meningkatkan tenaganya untuk menghadapi debit air yang tinggi?” sambungnya.

Ia menggarisbawahi anggaran operasi dan pemeliharaan stasiun pompa banjir yang mencapai Rp 704 miliar. Menurut dia, perlu ada evaluasi menyeluruh atas pemanfaatan anggaran tersebut.

“Lantas, bagaimana penggunaannya sampai-sampai masih ada pompa air yang harusnya berfungsi saat banjir malah terbakar,” kata dia.

PSI mendorong Pemprov Jakarta untuk mengevaluasi total penggunaan anggaran dan memastikan seluruh perangkat pendukung pengendalian banjir berfungsi optimal.

“Kami berharap anggaran Pemprov yang besar itu dapat digunakan sebaik-baiknya untuk menangani banjir supaya dampaknya tidak parah di kemudian hari,” ujar Bun.