Connect with us

Politik

Alimuddin Kolatlena Dukung Sekolah Rakyat: Solusi Pendidikan untuk Anak dari Keluarga Miskin

Published

on

Anggota Komisi VIII DPR RI, Alimuddin Kolatlena, mendukung peluncuran program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

“Sekolah Rakyat adalah wujud nyata amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini solusi konkrit memutus rantai kemiskinan antar generasi,” ujar Alimuddin di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Peluncuran Sekolah Rakyat direncanakan serentak di 100 titik dan akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo. Tahap awal ditargetkan menjangkau 20 ribu siswa, dengan dukungan ribuan guru terlatih.

Menurut Alimuddin, program ini sangat dibutuhkan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang masih mengalami kesenjangan pendidikan. Banyak anak dari keluarga tidak mampu yang belum mengenyam pendidikan akibat keterbatasan fasilitas dan biaya.

Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat harus melengkapi program sekolah negeri gratis yang belum sepenuhnya menjangkau kelompok miskin ekstrem. Karena itu, keberlanjutan program ini memerlukan dukungan fiskal dan sinkronisasi kebijakan.

Advertisement

Komisi VIII DPR RI, lanjutnya, akan mengawal proses seleksi siswa dan guru secara transparan. Ia menekankan pentingnya penggunaan data Single Entity Number (SEN) dari BPS yang diverifikasi langsung di lapangan.

“Jangan sampai ada nepotisme. Anak-anak dari keluarga miskin harus benar-benar diprioritaskan,” ungkapnnya.

Berdasarkan data BPS 2024, sekitar 7,4% penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan, dengan 1,6% di antaranya termasuk kategori miskin ekstrem. Sementara itu, lebih dari 1 juta anak usia sekolah belum mengakses pendidikan formal secara layak.

Legislator Gerindra itu berharap Sekolah Rakyat menjadi gerakan nasional untuk memuliakan martabat bangsa melalui pendidikan yang adil dan setara.

“Ini bukan sekadar soal angka, tapi tentang masa depan generasi bangsa,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...