Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sampaikan Kinerja Keuangan 2024 di Hadapan Komisi XIII DPR RI

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memaparkan kinerja pengelolaan keuangan tahun anggaran 2024 dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XIII DPR RI. Wakil Menteri Imipas, Silmy Karim, menyampaikan laporan keuangan lembaga yang terdiri dari realisasi anggaran, neraca keuangan, laporan operasional, serta perubahan ekuitas dari dua unit utamanya, yakni Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam laporan tersebut, Ditjen Imigrasi berhasil mencatat pendapatan negara sebesar Rp9,009 triliun atau 150 persen lebih dari target awal. Sedangkan Ditjen Pemasyarakatan mencatat pendapatan Rp58,8 miliar, jauh melebihi target awal Rp9,4 miliar. Realisasi belanja kedua unit juga tergolong tinggi, menunjukkan pemanfaatan anggaran yang maksimal dan efisien untuk mendukung pelayanan publik.

Aset Ditjen Imigrasi pada 2024 tercatat senilai Rp11,32 triliun, sedangkan Ditjen Pemasyarakatan memiliki aset sebesar Rp40,5 triliun. Laporan juga menunjukkan kinerja operasional yang solid, dengan Imigrasi mencatat surplus Rp5,3 triliun, sementara Pemasyarakatan mengalami defisit karena besarnya beban operasional dibanding pendapatan langsung.

Wamen Silmy menekankan bahwa penyampaian laporan ini diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat serta menjadi bagian dari komitmen Kemenimipas dalam tata kelola keuangan yang transparan. “Semoga rapat kerja hari ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang optimal dalam pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Komisi XIII DPR RI mengapresiasi kinerja anggaran Kemenimipas yang dinilai cukup baik, terutama karena pengelolaan anggaran 2024 hanya berjalan efektif selama dua bulan sejak kementerian ini resmi berdiri. Kemenimipas juga didorong untuk terus meningkatkan pendapatan negara bukan pajak, serta menindaklanjuti masukan anggota DPR dalam waktu tujuh hari kerja.