Connect with us

Politik

Dwita Ria Tinjau Program UPLAND di Malang, Soroti Pemasaran dan Fasilitas Petani

Published

on

Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang, Jawa Timur, untuk mengawasi pelaksanaan Program UPLAND (The Development of Integrated Farming System in Upland Areas) yang dijalankan oleh Kementerian Pertanian. Kunjungan ini bertujuan memastikan program berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani.

Anggota Komisi IV DPR RI, Dwita Ria Gunadi, menyampaikan bahwa kunjungan ini penting sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, terlebih Program UPLAND telah dialokasikan anggaran sebesar Rp60 miliar untuk tahun 2026 yang tersebar di 14 lokasi.

“Kami ingin memastikan program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan tidak sekadar laporan di atas kertas,” ujar politisi Fraksi Gerindra itu di lokasi kunjungan, Senin (21/7/2025).

Di Kabupaten Malang, Program UPLAND difokuskan pada pengembangan komoditas bawang merah di dua kecamatan dan lima desa, dengan total luas tanam lebih dari 200 hektare. Menurutnya, dampak program mulai terasa, termasuk bagi sektor pariwisata lewat pembangunan embung dan irigasi.

Namun demikian, Dwita menyoroti persoalan pemasaran hasil panen yang belum tertata.

Advertisement

“Petani khawatir, kalau semua tanam bawang merah, pasar belum jelas. Ini seharusnya dipikirkan dari awal, jangan sampai petani panen tanpa kepastian pasar,” tegasnya.

Ia juga mengkritisi kondisi kandang sapi perah yang tidak memenuhi standar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (BMG). Ia menekankan pentingnya fasilitas steril untuk menjamin higienitas susu.

“Kalau mau jalan programnya, jangan asal perah susu di kandang terbuka. Harus ada ruang steril khusus,” ucapnya.

Selain itu, minimnya infrastruktur pascapanen juga menjadi sorotan. Dari luas tanah 200 hektare, hanya tersedia tiga bangsal penyimpanan dan pengolahan.

“Ini sangat tidak sebanding. Bangsal penting untuk mengolah kelebihan panen menjadi produk bernilai tambah seperti pasta atau bawang crispy,” tambahnya.

Advertisement

Dwita menegaskan bahwa Komisi IV akan mendalami berbagai temuan lapangan ini dan mendorong peningkatan sarana prasarana di seluruh titik program UPLAND.

“Ini baru satu lokasi yang kami tinjau langsung. Nantinya, laporan dari daerah lain juga akan menjadi bahan evaluasi di rapat-rapat DPR,” pungkasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...