Diskominfo Kota Palangka Raya Dorong Humas Perangkat Daerah Lebih Aktif dan Responsif

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya mendorong penguatan peran humas perangkat daerah dalam menyampaikan informasi pemerintahan yang transparan, informatif, dan responsif kepada masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi penguatan peran dan sinergi hubungan masyarakat (humas) perangkat daerah dalam publikasi informasi publik yang digelar di Cafe Ceko, Kota Palangka Raya, Rabu (11/11/2026).

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya mendorong penguatan peran humas perangkat daerah dalam menyampaikan, informasi pemerintahan yang transparan, informatif, dan responsif kepada masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi penguatan peran dan sinergi hubungan masyarakat (humas) perangkat daerah dalam publikasi informasi publik yang digelar di Cafe Ceko, Kota Palangka Raya, Rabu (11/11/2026).

Kepala Diskominfo Kota Palangka Raya, Dody Irawan, mengatakan penguatan koordinasi dan kerja sama antarpengelola humas perangkat daerah penting untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik pemerintah.

Menurutnya, humas perangkat daerah memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penyampaian informasi mengenai program, kebijakan, kegiatan, serta pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Ia menegaskan, informasi yang dipublikasikan harus memenuhi prinsip akurasi, transparansi, aktualitas, dan akuntabilitas. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Setidaknya ada tiga prinsip utama yang harus menjadi landasan dalam menjalankan fungsi kehumasan, yaitu transparan, informatif, dan responsif. Transparan berarti pemerintah berkewajiban membuka akses informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Informatif berarti informasi yang disajikan harus mampu mengedukasi, mudah dipahami, menarik, serta menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Selain transparansi dan penyajian informasi yang informatif, Dody menekankan pentingnya sikap responsif dalam pengelolaan kehumasan. Humas perangkat daerah tidak hanya dituntut aktif menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu merespons perkembangan isu lokal dan keluhan masyarakat.

Kemampuan tersebut juga diperlukan untuk mengantisipasi penyebaran disinformasi dan hoaks yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Oleh karena itu, diperlukan sinergi dalam menyelaraskan pesan komunikasi, mengelola informasi, serta memanfaatkan berbagai saluran publikasi, baik melalui situs web resmi pemerintah, media sosial, maupun media komunikasi lainnya,” tambahnya.

Dody juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk membangun koordinasi secara berkelanjutan dengan Diskominfo Kota Palangka Raya sebagai instansi yang bertugas mengelola komunikasi dan informasi publik.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital perlu terus ditingkatkan agar publikasi pemerintah semakin kreatif, menarik, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Meski demikian, kreativitas dalam publikasi harus tetap memperhatikan kebenaran informasi, etika komunikasi, serta tanggung jawab dalam penggunaan media digital.

“Kami berharap seluruh peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam menjalankan fungsi kehumasan, mulai dari penyusunan materi publikasi, pengelolaan media komunikasi, hingga penyampaian informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

Ia berharap sosialisasi tersebut dapat mendorong komitmen bersama seluruh perangkat daerah untuk membangun komunikasi publik yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkualitas.

Dengan sinergi kehumasan yang semakin kuat, penyebarluasan informasi pemerintahan diharapkan dapat berjalan lebih optimal sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan.(MC Kota Palangka Raya/Gusti)

 mengatakan penguatan koordinasi dan kerja sama antarpengelola humas perangkat daerah penting untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik pemerintah.

Menurutnya, humas perangkat daerah memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penyampaian informasi mengenai program, kebijakan, kegiatan, serta pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Ia menegaskan, informasi yang dipublikasikan harus memenuhi prinsip akurasi, transparansi, aktualitas, dan akuntabilitas. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Setidaknya ada tiga prinsip utama yang harus menjadi landasan dalam menjalankan fungsi kehumasan, yaitu transparan, informatif, dan responsif. Transparan berarti pemerintah berkewajiban membuka akses informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Informatif berarti informasi yang disajikan harus mampu mengedukasi, mudah dipahami, menarik, serta menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Selain transparansi dan penyajian informasi yang informatif, Dody menekankan pentingnya sikap responsif dalam pengelolaan kehumasan. Humas perangkat daerah tidak hanya dituntut aktif menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu merespons perkembangan isu lokal dan keluhan masyarakat.

Kemampuan tersebut juga diperlukan untuk mengantisipasi penyebaran disinformasi dan hoaks yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Oleh karena itu, diperlukan sinergi dalam menyelaraskan pesan komunikasi, mengelola informasi, serta memanfaatkan berbagai saluran publikasi, baik melalui situs web resmi pemerintah, media sosial, maupun media komunikasi lainnya,” tambahnya.

Dody juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk membangun koordinasi secara berkelanjutan dengan Diskominfo Kota Palangka Raya sebagai instansi yang bertugas mengelola komunikasi dan informasi publik.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital perlu terus ditingkatkan agar publikasi pemerintah semakin kreatif, menarik, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Meski demikian, kreativitas dalam publikasi harus tetap memperhatikan kebenaran informasi, etika komunikasi, serta tanggung jawab dalam penggunaan media digital.

“Kami berharap seluruh peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam menjalankan fungsi kehumasan, mulai dari penyusunan materi publikasi, pengelolaan media komunikasi, hingga penyampaian informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

Ia berharap sosialisasi tersebut dapat mendorong komitmen bersama seluruh perangkat daerah untuk membangun komunikasi publik yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkualitas.

Dengan sinergi kehumasan yang semakin kuat, penyebarluasan informasi pemerintahan diharapkan dapat berjalan lebih optimal sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan.