Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang mandiri, berupa Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Pengelolaan Aset yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Pemisahan kelembagaan ini dirancang untuk memastikan pengelolaan, pemeliharaan, hingga pelelangan barang rampasan berjalan secara profesional tanpa konflik kepentingan.

​Pernyataan tersebut disampaikan Soedeson saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama akademisi Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Wim Tohari Daniealdi, perwakilan DPP ARUN Yudi Rujali Muslim, serta Peserta Pemagangan Nasional (Maganghub) Badan Keahlian DPR RI, bertempat di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Rapat strategis dengan agenda mendengarkan masukan terhadap penyusunan RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana ini diselenggarakan guna menegaskan partisipasi bermakna (meaningful participation) dari publik.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini memaparkan bahwa Panja menangkap aspirasi kuat dari berbagai elemen masyarakat dan peserta magang nasional agar fungsi penindakan (penyidikan/penuntutan) dipisahkan secara mutlak dari fungsi pengelolaan dan pengawasan aset. Dengan struktur komando yang jelas di bawah pimpinan seorang kepala badan, tata kelola aset sitaan diharapkan dapat meminimalisir risiko penurunan nilai barang serta menutup celah penyimpangan internal.

​”Kami juga memisahkan antara badan pengelola dan badan pengawas. Namun wewenangnya, strukturnya, cara kerjanya, penggajiannya, semua kita serahkan kepada eksekutif dalam hal ini Presiden. Badan ini kita taruh di bawah Presiden, sehingga hampir 100 persen sejalan dengan pendapat umum dari masyarakat yang menginginkan agar badan pengelola ini independen,” ujar Soedeson.

​Sebagai data dukung substansi perumusan undang-undang, kajian dari Peserta Maganghub Badan Keahlian DPR RI dalam RDPU tersebut secara khusus menyoroti pentingnya akses dokumen, transparansi laporan pertanggungjawaban, serta mekanisme pengawasan fungsional guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam rantai pemeliharaan aset sitaan negara.