Pembangunan KDKMP di Gorontalo Utara Terkendala Status Tanah

Sejumlah kendala Pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)di Kabupaten Gorontalo Utara terungkap dalam rapat evaluasi verifikasi dan validasi (verval).

Verval pembangunan gerai KDKMP  bertujuan untuk memastikan kesesuaian data lapangan dengan data yang tercatat, meliputi kesiapan lahan, progres pembangunan, dan kelengkapan administrasi. Rapat evaluasi  membahas hasil verval yang telah dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara.

Rapat yang digelar pada hari Selasa di Kabupaten Gorontalo Utara ini dilaksanakan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Kumperindag) Provinsi Gorontalo.

“Tujuan verval ini untuk memastikan hasil pembangunan gerai dan kelengkapan sesuai dengan dokumen perencanaan, berita acara verval menajdi syarat wajib sebelum penandatangan Berita Acara Serah Terima (BAST),” kata  Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Kumperindag) Provinsi Gorontalo, Fayzal Lamakaraka, Kamis (12/11/2026).

Dalam rapat itu terungkat kendala dan permasalahan pembangunangerai KBKMP, yaitu status tanah, lokasi yang didirikan KDKMP tanahnya masih milik Pemerintah Provinsi Gorontalo, sebagian besar lahan ditanami pohon kelapa produktif. Pemilik lahan meminta untuk ganti rugi atau pemilik lahan minta kelapa yang tumbuh di lahan tersebut dibayar oleh pemerintah desa.

Selain itu juga terdapat masalah status penggajian dari manager KDKMP,  siapa yang berhak merekrut karyawan atau tenaga kerja di KDKMP, perekrtutan karyawan harus jelas mekanisme agar tidak terjadi nepotisme, batas pengisian gerai harus jelas, dan aset yang diserahkan ke daerah harus dituangkan ke aturan Perda, Perpres atau lainnya yang mengikat secara hukum.

Pada awal rapat Sekda Kabupaten Gorontalo Utara Suleman Lakoro mengatakan bahwa program KDKMP merupakan langkah  kongkrit pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai KDKMP. 

“Tim Verval dalam proses verifikasi dan validasi ini bukan hanya sekedar formalitas administratif,” kata Suleman Lakoro.

Ia menegaskan bahwa proses verval ini merupakan instrumen pengendalian untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana berkualitas bagus, berfungsi dan layak sebelum resmi beroperasi dan sebelum diserahterimakan secara legal menjadi aset desa/kelurahan.

Rapat ini dihadiri oleh unsur Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Aparat Desa, PMO dan pihak terkait lainnya, dengan total peserta yang hadir sebanyak 50 orang.