Pasokan BBM Aman, Khilmi Dorong Pertamina Perketat Pengawasan Distribusi

Anggota Komisi VI DPR RI, Khilmi, menegaskan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional masih dalam kondisi aman meskipun dinamika geopolitik global berpotensi mengganggu rantai pasok energi. Namun, ia meminta PT Pertamina (Persero) membenahi sistem distribusi dan memperketat pengawasan penyaluran BBM agar kebutuhan masyarakat terpenuhi secara merata.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, cadangan BBM nasional diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga sekitar 21 hari. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik menghadapi potensi gangguan pasokan.

Hal tersebut disampaikan Khilmi usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Pertamina (Persero) beserta subholding di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Khilmi, persoalan BBM tidak hanya menyangkut ketersediaan stok, tetapi juga ketepatan distribusi dan praktik penyaluran ilegal. Ia menilai masih terdapat alokasi BBM yang seharusnya dinikmati masyarakat, tetapi justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

“Sebetulnya pasokan BBM di Indonesia ini tidak akan langka kalau masyarakat bisa melaksanakan pemilihan secara benar. Karena sekarang ini banyak alokasi yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat, tetapi banyak dilakukan oleh pemain-pemain BBM ilegal,” ujar Khilmi.

Ia menjelaskan, produksi minyak dalam negeri saat ini berada di kisaran 639 ribu barel per hari, sedangkan kebutuhan nasional telah melampaui satu juta barel per hari. Kondisi tersebut membuat Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah maupun BBM.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga menyoroti gangguan jalur pelayaran di kawasan Selat Hormuz dan Laut Merah yang berpotensi memperpanjang waktu pengiriman energi ke Indonesia.

“Biasanya pengiriman dari Hormuz ke Indonesia membutuhkan waktu sekitar 15 hari. Namun, sekarang bisa mencapai 45 hari. Artinya, ada tambahan waktu pengiriman sekitar 25 hari yang harus diantisipasi,” jelasnya.

Meski demikian, Khilmi menegaskan keterlambatan pengiriman tidak serta-merta menunjukkan kelangkaan BBM nasional. Ia mencontohkan antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali yang dinilainya lebih disebabkan kendala distribusi dan keterlambatan kapal pengangkut BBM.

Salah satu kapal tanker dilaporkan mengalami kendala saat menunggu proses bongkar muatan sehingga terjadi keterlambatan sekitar 18 jam. Kondisi tersebut berdampak pada pengisian stok SPBU dan memicu antrean kendaraan.

“Antrean panjang itu bukan karena BBM-nya tidak ada, tetapi karena keterlambatan distribusi. Kalau satu sepeda motor membutuhkan waktu lima menit untuk mengisi BBM, sementara ada 500 sepeda motor yang mengantri, tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang,” ungkapnya.

Karena itu, Khilmi meminta Pertamina mengevaluasi tata kelola distribusi, mengantisipasi keterlambatan pengiriman, serta memastikan BBM tersalurkan kepada masyarakat yang berhak. Pengawasan terhadap praktik penyaluran ilegal juga perlu diperkuat agar tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan energi.

Ia berharap Pertamina mampu menjaga kesinambungan pasokan dan memperkuat kesiapan distribusi di tengah ketidakpastian geopolitik global sehingga kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi.