Connect with us

Nasional

Di Tengah Dinamika Politik Pengunduran Diri Gibran, Rektor UIN Jakarta Serukan Kedewasaan Berdemokrasi

Published

on

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi dinamika politik menyusul pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara bijaksana, dewasa, dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Rektor, setiap dinamika politik merupakan bagian dari perjalanan demokrasi yang harus disikapi dengan kedewasaan, ketenangan, dan tanggung jawab kebangsaan. Perbedaan pandangan dan pilihan politik merupakan keniscayaan dalam kehidupan demokratis, tetapi tidak boleh berkembang menjadi permusuhan, perpecahan, apalagi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

“Indonesia adalah rumah bersama yang harus kita jaga. Jangan sampai perbedaan pandangan dan dinamika politik membuat kita kehilangan rasa persaudaraan, saling menghormati, dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa,” kata Prof Asep kepada media, Kamis (12/11/2026).

Rektor Asep menekankan bahwa dalam negara demokrasi dan konstitusional, setiap persoalan ketatanegaraan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi. Seluruh pihak perlu menghormati proses kelembagaan yang berjalan serta memberikan ruang bagi institusi negara untuk menjalankan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, kepentingan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun kepentingan politik jangka pendek. Jabatan dan kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, sementara keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadi prioritas bersama.

Advertisement

“Yang harus kita utamakan adalah Indonesia. Jangan sampai energi bangsa habis hanya untuk mempertajam perbedaan dan memperpanjang polemik politik. Kita perlu mengembalikan perhatian pada persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, mulai dari kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Rektor juga mengajak masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar dapat menjalankan mandat konstitusional dan menyukseskan berbagai program pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Dukungan masyarakat diperlukan agar program-program tersebut dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata.

Namun, dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan partisipasi dan pengawasan publik. Pemerintah perlu terus didorong untuk memastikan setiap kebijakan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

“Memberikan dukungan kepada pemerintah bukan berarti menghilangkan sikap kritis. Kritik yang objektif, konstruktif, dan berdasarkan fakta justru diperlukan untuk memperbaiki kebijakan dan memastikan program pembangunan benar-benar dirasakan rakyat. Kita harus mendukung hal-hal yang baik, mengawal pelaksanaannya, dan memberikan masukan terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki,” tambahnya.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia dibangun melalui perjuangan panjang dengan pengorbanan seluruh elemen bangsa. Karena itu, menjaga persatuan, stabilitas nasional, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara merupakan tanggung jawab kolektif yang tidak boleh diabaikan.

Advertisement

Sebagai pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, Rektor juga mengajak kalangan akademisi, mahasiswa, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan generasi muda untuk mengambil peran dalam menjaga suasana kebangsaan yang kondusif.

Prof Asep menegaskan bahwa kampus harus terus menjadi ruang pertukaran gagasan yang sehat, pengembangan pemikiran kritis, serta penguatan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan tanggung jawab sosial.

“Perguruan tinggi harus hadir sebagai kekuatan moral dan intelektual bangsa. Kita perlu mendidik masyarakat agar tidak mudah terprovokasi, serta menyikapi perbedaan dengan kedewasaan. Agama harus menjadi sumber nilai yang memperkuat kemanusiaan, persaudaraan, keadilan, dan persatuan, bukan justru menjadi alasan untuk saling bermusuhan,” ungkapnya.

Rektor Asep juga mengajak seluruh masyarakat untuk mengakhiri polarisasi, memperkuat solidaritas sosial, dan bersama-sama mengawal agenda pembangunan nasional.

“Sudah saatnya kita mengalihkan energi bangsa dari pertentangan menuju kerja nyata serta bersama-sama menyelesaikan persoalan rakyat. Kita boleh berbeda pandangan politik, tetapi kita tetap satu bangsa dan satu tanah air. Kepentingan bangsa harus selalu lebih besar daripada kepentingan siapa pun,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik14 jam ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik14 jam ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik1 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik1 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik1 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik1 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik1 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik1 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik1 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik1 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...