Connect with us

Politik

Bob Hasan Dorong Pembentukan UU 2027 Lebih Produktif dan Berkualitas

Published

on

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menilai capaian legislasi sepanjang 2026 telah berjalan sesuai target. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi pijakan dalam menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2027 sekaligus bahan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas pembentukan undang-undang.

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyampaikan sepanjang 2026 terdapat komisi yang berhasil menyelesaikan lebih dari satu rancangan undang-undang dalam tahapan penyusunan. Sementara itu, Baleg juga telah merampungkan lebih dari lima RUU dalam proses penyusunan serta menyelesaikan sejumlah rancangan undang-undang dalam daftar kumulatif terbuka.

“Capaian prioritas di 2026 sangat luar biasa besar, tinggi. Sangat sesuai target,” ujar Bob Hasan usai Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, capaian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar proses legislasi pada tahun mendatang semakin produktif. Untuk itu, Baleg menyiapkan sejumlah metodologi pembentukan undang-undang yang telah dirumuskan dalam RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang.

Bob Hasan menjelaskan, harmonisasi, kodifikasi, dan omnibus akan menjadi tiga pendekatan dalam proses pembentukan undang-undang pada 2027. Penerapan ketiga metode tersebut diyakini dapat meningkatkan produktivitas penyusunan regulasi.

Advertisement

“Dengan tiga metodologi ini kami berkeyakinan bahwa tahun 2027 kita akan signifikan meningkat lagi dalam rancangan atau pembentukan undang-undang,” tegas Pejuang Politik Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Ia menambahkan, penyusunan Prolegnas 2027 juga harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembaruan hukum nasional. Menurutnya, regulasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan bernegara, terutama menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Bob Hasan menilai pembaruan hukum tidak hanya dilakukan melalui pembentukan undang-undang baru, tetapi juga revisi terhadap regulasi yang telah berlaku. Langkah tersebut diperlukan apabila ketentuan yang ada belum mampu menjawab persoalan hukum maupun memenuhi rasa keadilan masyarakat.

“Sangat membutuhkan revisi-revisi perundang-undangan karena kemaslahatan itu dapat dicapai juga dari perspektif tentang regulasi. Sistemlah yang akan mencapai kepada tujuan bernegara ini, yaitu tentang keadilan dan kemaslahatan,” jelasnya.

Selain penyempurnaan regulasi yang sudah ada, pembentukan undang-undang baru yang belum memiliki pengaturan juga menjadi perhatian dalam agenda legislasi mendatang.

Advertisement

“Selain itu pun juga ada undang-undang yang baru atau non-existing yang dimulai dari nol itu juga menjadi penting,” tuturnya.

Melalui evaluasi capaian legislasi 2026, Baleg bersama komisi dan fraksi di DPR RI diharapkan dapat menyusun Prolegnas 2027 secara lebih terarah dan produktif. Dengan demikian, agenda legislasi mendatang tidak hanya berfokus pada kuantitas pembentukan undang-undang, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan hukum serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik6 hari ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik6 hari ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik2 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik2 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik2 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik2 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik2 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik2 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik2 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik2 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...