Connect with us

Daerah

7.046 Rumah Warga Riau Diperbaiki lewat Program BSPS 2026

Published

on

Sebanyak 7.046 rumah di Provinsi Riau mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026, dengan nilai bantuan Rp20 juta untuk setiap penerima.

Program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni (RTLH).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan pembangunan rumah melalui program BSPS tersebar di seluruh kabupaten/kota di Riau dengan progres yang berbeda-beda.

“Hari ini kami bersama Kepala Balai Perumahan membahas progres Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Bapak Presiden. Alhamdulillah, progres fisik di Provinsi Riau menunjukkan peningkatan,” ujar SF Hariyanto di Kantor Gubernur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (23/9/2026).

Menurutnya, sebagian rumah masih berada pada progres 30 persen dan 50 persen, sedangkan 272 unit disebut telah selesai seluruhnya.

Advertisement

“Total bantuan mencapai 7.046 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Saat ini, progres pembangunan bervariasi mulai dari 30%, 50%, hingga yang sudah rampung 100% sebanyak 272 unit,” jelasnya.

SF Hariyanto mengatakan seluruh pembangunan ditargetkan selesai pada 2026. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau juga mulai menyiapkan usulan lanjutan untuk 2027.

“Program ini menggunakan dana pemerintah pusat dan ditargetkan selesai seluruhnya pada tahun 2026. Untuk tahun 2027, kami sedang menyusun usulan baru yang realisasinya akan disesuaikan dengan kemampuan pusat,” terangnya.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatra III, Iswanto, mengatakan pelaksanaan BSPS di Riau mencakup 7.046 rumah swadaya.

“Terkait pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sekarang kita bangun di sini ada 7.046 unit rumah swadaya. Bantuan ini merupakan dari dana APBN sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tutur Iswanto.

Advertisement

Menurut Iswanto, penyaluran bantuan telah menjangkau sekitar 3.000 unit. Ia menyebut 276 rumah telah selesai dibangun.

“Penyaluran dana saat ini sudah mencapai sekitar 3.000 unit, dengan fisik rumah yang selesai terbangun sebanyak 276 unit. Penyaluran anggaran ditargetkan selesai pada pertengahan Oktober, sedangkan seluruh pengerjaan fisik ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir Desember,” ungkapnya.

Setiap penerima memperoleh bantuan Rp20 juta yang disalurkan langsung melalui rekening bank penerima.

“Setiap rumah menerima bantuan sebesar Rp20 juta, anggaran disalurkan dari pemerintah langsung ke rekening bank penerima. Bantuan bedah rumah ini diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan masuk dalam kelompok ekonomi desil empat,” tambahnya.

Dari total 7.046 unit, Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat alokasi terbanyak dengan 1.000 rumah.

Advertisement

“Alokasi terbesar berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu sebanyak 1.000 unit. Karena wilayah tersebut memiliki jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan cukup tinggi,” pungkas Iswanto.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik2 hari ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik2 hari ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik2 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik2 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik2 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik2 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik2 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik2 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik2 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik2 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...