Connect with us

Politik

Terima Koalisi Buruh, Dasco Tegaskan Komitmen DPR Kawal Pelindungan Tenaga Kerja

Published

on

Pimpinan DPR RI berkomitmen menjaga komunikasi intensif dengan gerakan buruh, pemerintah, dan perusahaan guna mengawal pelindungan tenaga kerja sekaligus mendorong perbaikan kondisi perekonomian nasional. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat menerima audiensi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI).

Dalam pertemuan tersebut, Dasco menyampaikan bahwa perwakilan koalisi buruh mengapresiasi pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026. Ia juga mengajak kalangan buruh untuk tetap fokus memperjuangkan pelindungan pekerja dan tidak terpengaruh oleh berbagai isu yang beredar di media sosial.

“Tadi kami juga sempat berdialog bahwa saya sampaikan Koalisi Besar Perjuangan Buruh tidak perlu risau dengan framing-framing atau isu-isu yang berseliweran di netizen. Yang penting teman-teman Koalisi Besar Perjuangan Buruh tetap fokus pada perjuangannya untuk menyadarkan buruh, melindungi tenaga kerja, dan fokus mengadvokasi bila terjadi masalah-masalah di ketenagakerjaan,” ujar Dasco di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dasco menegaskan, komunikasi antara DPR, pemerintah, pekerja, dan perusahaan perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat dibahas dan dicarikan solusinya. Menurutnya, komunikasi yang intensif antarpemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam menjaga pelindungan pekerja sekaligus mendukung perbaikan ekonomi nasional.

“Kami sudah sepakat bahwa ke depan komunikasi akan terus intensif, baik dengan DPR maupun pemerintah dan pekerja serta perusahaan, agar keadaan ekonomi kita menjadi lebih baik,” ungkap Pejuang Politik Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Advertisement

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang mewakili KBPBI menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan DPR RI atas dukungan terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ia menilai pembahasan undang-undang tersebut berlangsung terbuka dan komunikatif melalui dialog serta pertukaran argumentasi antara DPR dan kalangan buruh.

“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bang Dasco khususnya dan seluruh pimpinan DPR atas dukungan terhadap undang-undang yang sangat luar biasa,” kata Andi Gani.

Ia juga menegaskan bahwa gerakan buruh yang tergabung dalam KBPBI tetap berpegang pada konstitusi dan mendukung pemerintahan yang sah. Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons berbagai anggapan di media sosial mengenai sikap gerakan buruh.

“Kami setia kepada konstitusi, saya ulangi lagi, setia kepada konstitusi dan pemerintahan yang sah,” tegasnya.

Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Pertemuan juga melibatkan perwakilan sejumlah organisasi buruh, antara lain KSPSI AGN, KBMI, ASPIRASI, KSN, KAPN, KASBI, GSBI, SP KAI, FSPGI, FPBI, SPSI 73, SPSI YRS, dan Sarbumusi.

Advertisement

Melalui audiensi ini, Pimpinan DPR RI menegaskan komitmennya untuk membuka ruang komunikasi berkelanjutan dengan berbagai elemen gerakan buruh. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawalan pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan sekaligus menjadi saluran bagi pekerja untuk menyampaikan dan mengadvokasi berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik7 hari ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik7 hari ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik2 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik2 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik2 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik2 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik2 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik2 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik2 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik2 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...