Connect with us

Politik

Bambang Haryo Soekartono Minta Pemerintah Kaji Rencana Kenaikan Bea Masuk 200 Persen

Published

on

Kebijakan pemerintah atas kenaikan bea impor hingga 200 persen menjadikan polemik besar karena akan berdampak bagi masyarakat, pelaku usaha, dan Perekonomian Nasional.

Bambang Haryo Soekartono (BHS) yang merupakan Anggota Dewan Pakar DPP Gerindra menyatakan bahwa rencana pemerintah untuk menaikkan bea masuk hingga 200 persen harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin dengan mempertimbangkan semua sektor.

“Ada hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah sebelum menaikkan bea masuk impor. Yaitu, dampaknya pada masyarakat konsumen, industri, dan perdagangan dalam negeri,” ujar BHS, Rabu (10/7/2024).

Anggota Dewan Pakar DPP Gerindra ini juga menyampaikan jika barang jadi dari negara lain masuk ke Indonesia dan dinaikan bea masuknya, maka tidak tutup kemungkinan negara tersebut akan mencari cara untuk menaikkan pendapatan negara dari ekspor barang.

“Apabila pemerintah China membalas menaikkan harga komponen bahan baku, maka ini akan menjadi beban harga produk tekstil di Indonesia yang akan semakin meningkat. Sehingga masyarakat sulit menjangkau daya beli untuk produksi industri di dalam negeri maka produk Industri dalam negeri akan hancur karena masyarakat Indonesia tidak mampu membelinya,” jelas BHS.

Advertisement

BHS juga menambahkan bahwa, jika harga tekstil impor dari China dinaikkan hingga 200 persen, hal ini akan membebani daya beli masyarakat yang ada di dalam negeri. Dengan ini pemerintah harus benar-benar memikirkan dampak dari penetapan kenaikan bea impor ini secara lebih luas dan mendalam.

“Dan akhirnya perdagangan total hasil dari industri dalam negeri kita tidak terjangkau oleh masyarakat, serta hasil industri dari China pun tidak terjangkau oleh masyarakat dan akhirnya membawa dampak kehancuran perdagangan tekstil di dalam negeri. Ini tentu bisa mengakibatkan kehancuran industri dan perdagangan yang ada di dalam negeri ini, sehingga mengakibatkan pengangguran yang demikian besar dan tentu membawa dampak kemiskinan serta keterpurukan ekonomi nasional kita,” tambah BHS.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kasus Pesta Narkoba di Rutan Depok, Komisi XIII Soroti Integritas Petugas Kasus Pesta Narkoba di Rutan Depok, Komisi XIII Soroti Integritas Petugas
Politik2 hari ago

Kasus Pesta Narkoba di Rutan Depok, Andreas Hugo Pareira Soroti Integritas Petugas

Komisi XIII DPR RI mendorong pembenahan menyeluruh terhadap sistem pemasyarakatan menyusul terungkapnya kasus pesta narkoba yang melibatkan narapidana di Rumah...

Dokumentasi Sejarah Penting Perkuat Hak Masyarakat Adat Dokumentasi Sejarah Penting Perkuat Hak Masyarakat Adat
Politik2 hari ago

Andi Yuliani Paris: Dokumentasi Sejarah Penting Perkuat Hak Masyarakat Adat

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andi Yuliani Paris menyoroti pentingnya pendokumentasian sejarah, nilai luhur, dan kearifan lokal masyarakat adat...

Perlancar Proses Penyusunan, Delapan Fraksi Setujui Bahtra Jadi Ketua Panja RUU Pemilu Perlancar Proses Penyusunan, Delapan Fraksi Setujui Bahtra Jadi Ketua Panja RUU Pemilu
Politik2 hari ago

Bahtra Banong Jadi Ketua Panja RUU Pemilu

Komisi II DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sekaligus menetapkan Bahtra...

Usut Tuntas Dugaan Praktik Judol di Rumah Dinas TNI, Periksa Secara Transparan! Usut Tuntas Dugaan Praktik Judol di Rumah Dinas TNI, Periksa Secara Transparan!
Politik2 hari ago

Usut Tuntas Dugaan Praktik Judol di Rumah Dinas TNI, Sukamta: Periksa Secara Transparan!

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendesak pengusutan menyeluruh terhadap kasus dugaan praktik judi online (judol) yang berlangsung di...

Setjen DPR Perkuat Standardisasi Penyusunan Risalah Persidangan lewat Sosialisasi Pedoman Teknis Setjen DPR Perkuat Standardisasi Penyusunan Risalah Persidangan lewat Sosialisasi Pedoman Teknis
Politik2 hari ago

Setjen DPR RI Perkuat Standardisasi Penyusunan Risalah Persidangan lewat Sosialisasi Pedoman Teknis

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mendorong penguatan profesionalisme dan keseragaman standar teknis dalam penyusunan risalah rapat maupun persidangan di lingkungan...

Puan Hadiri Pemilihan Ketua Parlemen Dunia, Disambut Hangat Delegasi Negara Lain Puan Hadiri Pemilihan Ketua Parlemen Dunia, Disambut Hangat Delegasi Negara Lain
Politik2 hari ago

Puan Maharani Hadiri Pemilihan Ketua Parlemen Dunia, Disambut Hangat Delegasi Negara Lain

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. Selain sidang tahunan, forum parlemen...

Di Forum Parlemen Dunia, Irine Dorong Penguatan Keamanan Maritim Global Di Forum Parlemen Dunia, Irine Dorong Penguatan Keamanan Maritim Global
Politik2 hari ago

Di Forum Parlemen Dunia, Irine Yusiana Roba Putri Dorong Penguatan Keamanan Maritim Global

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mendorong penguatan keamanan maritim untuk menghadapi...

Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Politik2 hari ago

Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian...

BAKN Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional BAKN Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional
Politik2 hari ago

BAKN DPR RI Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penguatan Perum Bulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan...

Bambang Patijaya Dukung Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi Bambang Patijaya Dukung Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi
Politik2 hari ago

Bambang Patijaya Dukung Wacana Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi

Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendukung wacana moratorium pembangunan smelter nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Menurutnya, kapasitas...