Connect with us

Jabodetabek

DPU Tangsel: Pembangunan Jalan dan Drainase di Perumahan Bukit Serpong Mas Tanpa APBD

Published

on

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) akan melakukan dua kegiatan pembangunan di Perumahan Bukit Serpong Mas (BSM) di Pakulonan, Serpong Utara pada tahun anggaran 2021 ini. Saat ini, proses lelang dua kegiatan tadi sudah berjalan.

Kepala DPU Kota Tangsel, Aries Kurniawan mengatakan pembangunan di Perumahan BSM ini tidak dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tangsel. Dana pembangunan, menurutnya berasal dari adanya kompensasi dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang diperuntukan bagi warga Perumahan BSM.

Sebagai informasi, dana hibah atau kompensasi dari PLN ini turun setelah PLN memberitahukan adanya proyek uprating STT 150KV di Perumahan BSM menjadi 500KV pada awal 2020 lalu. Kegiatan PLN ini merupakan Program Strategis Nasional, yang harus didukung.

“Kompensasi diberikan PLN kepada warga BSM terkait dengan wilayah perumahan yang dilalui Jaringan SUTET PLN, warga BSM mendapatkan kompensasi dari pihak PLN. Warga mengusulkan untuk dilakukan perbaikan fasos dan fasum menggunakan dana kompensasi PLN ini,” Aries menjelaskan, Rabu (17/11).

Ia menambahkan, kompensasi yang diberikan PLN dalam bentuk Dana Hibah dan diserahkan kepada Pemkot Tangsel dan dilakukan DPU untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Ini sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dimana Dana Hibah (kompensasi) ini dipergunakan bagi pembangunan di Perumahan BSM.

Advertisement

“Sesuai dengan permintaan warga BSM, anggaran itu dialokasikan atau diperuntukan bagi perbaikan sarana dan prasarana di lingkungan Perumahan BSM, seperti Jalan, Saluran Drainase, Gapura, Pagar dan Taman,” tandasnya.

Masih menurut Aries, proses lelang perbaikan jalan dan saluran drainase saat ini sudah diselenggarakan Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Pemkot Tangsel. Targetnya, seluruh pekerjaan selesai tepat waktu sebelum tutup tahun anggaran 2021, Desember mendatang.

Untuk diketahui, DPU Tangsel melalui penyedia jasa atau pelaksana bakal menggarap perbaikan jalan dengan panjang sekitar 27 ribu meter dan perbaikan saluran drainase dengan panjang sekitar 480 meter.

“Dengan pengendalian kontrak yang optimal, kami optimis pelaksanaan pekerjaan selesai pada waktunya,” tutup Aries. (kp)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...