Fraksi NasDem DPR Gelar Diskusi Tampung Masukan Revisi UU Kelautan

JAKARTA (2 April): Fraksi Partai NasDem DPR RI menampung berbagai masukan untuk membahas revisi UU No.32/2014 tentang Kelautan. RUU tersebut merupakan usulan DPD RI yang kini tengah dibahas DPR.

Hari ini Selasa (2/4), Fraksi Partai NasDem DPR menggelar focus group discussion (FGD) bertajuk ‘Urgensi Perubahan UU Kelautan; Jaminan Keamanan Laut dan Penegakan Hukum di Laut’ di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Selain menghadirkan anggota Pansus RUU Kelautan yang juga anggota Komisi IV DPR, Sulaeman L Hamzah sebagai key note speaker, FGD juga menghadirkan pembicara Letjen TNI Marinir (Purn) Nono Sampono yang juga Wakil Ketua DPD sekaligus pengusul RUU tersebut, Pung Nugroho Saksonom, Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Hikmahanto Juwanam Guru Besar dan pakar Hukum Internasional/Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, dan Laksdya TNI Irvansyah, Kepala Badan Keamanan Laut. Diskusi dimoderatori Emmanuel Josafat Tular, Tenaga Ahi Fraksi Partai NasDem di Badan Legislasi DPR.

“Diskusi ini menyikapi RUU perubahan UU Kelautan yang diusulkan DPD. Setelah masuk DPR, dibentuk pansus kemudian harus dibicarakan lintas komisi yakni Komisi I, III, IV, V, VI dan VII. Semua berkolaborasi menyatukan persepsi dalam rangka merevisi UU ini,” ungkap Sulaeman L Hamzah.

Sulaeman juga mengatakan, revisi UU itu sudah berjalan cukup baik. DPR terus menggelar FGD di berbagai daerah untuk mendengar masukan dari masyarakat dan pihak terkait.

“Ini semua dalam rangka menghimpun masukan untuk memperkaya materi muatan dan rumusan UU yang sedang berjalan ini,” tandasnya.

Sulaeman yang juga anggota Komisi IV DPR itu menegaskan, revisi UU tersebut juga akan semakin mempertajam proyeksi Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai Indonesian Coast Guard.

“Pada intinya Bakamla diproyeksikan menjadi Indonesian Coast Guard sebagaimana di negara-negara lain. Pengalaman kita selama ini, tanggung jawab itu (terkait kelautan) ada di masing masing kementerian. Nampaknya ini ada kesulitan manakala ada penanganan masalah di lapangan,” ujar Legislator NasDem dari Dapil Papua tersebut.

(dis/*)