Connect with us

Politik

Golkar Ogah Bertanggung Jawab Dana Munaslub Hasil Korupsi

Published

on

rnJakarta: Partai Golkar tak bertanggung jawab atas asal muasal dana sumbangan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Tersangka kasus suap PLTU-1 Riau Eni Maulani Saragih menyebut aliran dana Rp2 miliar mengalir Munaslub Partai Golkar.rn”Kalaupun ada dugaan bahwa hasil dari praktik korupsi dari oknum itu kemudian diberikan atau disumbangkan kepada institusi, tetap itu adalah tanggung jawab individu,” kata Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia melalui keterangan tertulis, Minggu, 2 September 2018.rnDoli mengaku Golkar tidak tahu menahu asal-usul atau sumber dana yang disumbangkan itu. Ia mengakui di setiap acara Partai Golkar disokong sumbangan dana kolektif kader.rn”Eni Saragih benar adalah Bendahara Panitia Munaslub 2017 . Sebagai bendahara panitia, tentu tugasnya adalah mengumpulkan dana melalui sumbangan-sumbangan itu, termasuk sumbangan dari dirinya sendiri. Begitu dana sumbangan diterima, partai menganggap itu bantuan individu yang secara etis tidak mungkin ditanya atau diverifikasi asal usulnya,” jelasnya.rnBaca: Novanto Diperiksa terkait Kasus PLTU Riau-1rnAdapun urusan hukum individu sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Kata Doli,  tidak ada praktik korupsi dilakukan atas nama atau menjadi tanggung jawab institusi.rn”Oleh karenanya pertanggung jawaban di depan hukum dilakukan oleh oknum yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi itu,” pungkasnya.rnTersangka kasus suap PLTU-1 Riau, Eni Maulani Saragih, membenarkan adanya aliran dana Rp2 miliar ke Munaslub Golkar pertama pada Desember 2017. Namun, Eni irit bicara ihwal asal duit tersebut.rn”Ya (yang Desember) tapi memang ada yang saya terima Rp2 M ini, itu untuk peruntukan munaslub,” kata Eni usai diperiksa KPK, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, 27 Agustus 2018.rnPengacara Eni, Fadli Nasution, sempat menyebut terdapat aliran dana Rp2 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni. Duit panas itu untuk kepentingan munaslub.rnEni dicecar KPK soal kedekatannya dengan Idrus. Kepada penyidik, Eni membeberkan sejarah kedekatan yang sudah lama terbangun dengan Idrus.rn”Saya katakan, iya saya kenal dari zaman KNPI, sampai LPM sampai Golkar saya ceritakan semua hal itu kepada penyidik,” beber dia.rn(OJE)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...