Jepang Bakal Umumkan Pelonggaran Terkait Pengendalian di Perbatasan

Kabarpolitik.com – Jepang bakal mengeluarkan pengumuman tentang langkah pelonggaran aturan ketat pengendalian perbatasan yang diberlakukan terkait Covid-19. Kontrol perbatasan yang berlaku saat ini di Jepang adalah tindakan pembatasan yang paling ketat di antara negara-negara kaya dan telah dikecam oleh para pemimpin bisnis dan pendidik.

Sekitar 150.000 mahasiswa asing di luar negeri tidak bisa masuk, demikian pula dengan para pekerja yang sangat dibutuhkan oleh Jepang. Masalah itu memicu peringatan Jepang akan kekurangan tenaga kerja dan reputasi internasional bisa rusak.

Pada akhir 2021, Jepang sempat melonggarkan aturan perbatasan yang telah secara efektif membuat negara itu tertutup bagi nonpenduduk selama dua tahun. Namun, Jepang memperketat lagi aturan itu hanya beberapa minggu kemudian saat varian Omicron muncul di luar negeri.

Di antara langkah-langkah pelonggaran pembatasan di perbatasan yang akan diumumkan, pemerintah Jepang akan meningkatkan jumlah orang yang diizinkan memasuki Jepang menjadi 5.000 orang per hari dari 3.500 orang pada saat ini. Langkah pelonggaran yang lain kemungkinan akan mencakup memperpendek masa karantina yang diperlukan, yang saat ini seminggu, menjadi tiga hari.

Pengurangan masa karantina itu akan diambil atas berbagai faktor pertimbangan, seperti tingkat risiko Covid-19 di negara asal para pendatang dan status vaksinasi, termasuk suntikan dosis penguat (booster).

Jepang menetapkan 82 negara masuk dalam daftar berisiko tinggi dan mengharuskan tiga atau enam hari karantina wajib di hotel. Sebelumnya masa dua minggu kewajiban karantina diberlakukan oleh Jepang hingga pertengahan Januari 2022.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida segera mengumumkan langkah-langkah baru kontrol perbatasan. Aturan perbatasan itu akan berlaku secara bertahap mulai Maret 2022. Kishida dan pemerintahannya memuji kontrol perbatasan yang ketat untuk memberikan waktu bersiap bagi Jepang saat kasus varian Omicron melonjak di seluruh dunia, dan sebagian besar masyarakat Jepang mendukung langkah tersebut.

Namun, saat varian Omicron tersebar luas di Jepang, para pemimpin bisnis dan beberapa politisi di negara itu telah memperingatkan bahwa aturan pengendalian perbatasan tersebut sudah usang.

Analis politik Atsuo Ito mengatakan Kishida dihadapkan pada hal yang sulit dalam memutuskan kapan dan bagaimana mengubah langkah kontrol perbatasan. “Kalau kita melihat situasi keseluruhan sekarang, (kontrol perbatasan) itu tidak ada artinya. Kita bisa terjangkit virus di mana saja. Tetapi sebagai hasil dari penerapan kontrol perbatasan itu, dia (Kishida) mendapat banyak dukungan publik,” kata Ito.

“Jika langkah kontrol perbatasan tidak diubah, hasilnya dalam jangka panjang adalah Jepang akan tertinggal dari negara-negara lain di dunia,” lanjut Ito.

(jp)