Jokowi Serius Menyelesaikan Kasus HAM

Jakarta: Presiden Joko Widodo serius dan berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Semua kasus akan diselesaikan secara bertahap.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Irma Suryani Chaniago mengakui banyak kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas, di antaranya kasus penculikan mahasiswa 1998, kasus kematian aktivis HAM Munir Said Thalib serta penyiraman air keras ke wajah penyidik KPK Novel Baswedan. Namun, dia meyakini kasus-kasus itu akan diselesaikan Presiden Joko Widodo.

“Kalau bicara HAM akan kembali ke belakang lagi. Banyak hal ya. Tentu semua akan kita selesaikan satu-satu,” kata Irma seusai diskusi di Jakarta, Jumat, 14 September 2018.

Menurut dia, penyelesaian kasus HAM tidak mudah. Pemerintahan Jokowi belum menyelesaikan kasus itu karena ada berbagai petimbangan. Salah satunya menjaga suasana yang kondusif.

Baca: Jokowi Diminta Mendesak Kejagung Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Menurut dia, Jokowi sebetulnya bisa menyelesaikan kasus ini dengan tangan besi dan cepat selesai. Namun, Jokowi tak mau melakukan itu supaya tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

“Kalau kita selesaikan secara cepat nanti dibilang ini ada unsur politiknya,” ucap dia.

Dia menilai posisi pemerintah serba salah dalam penyelesaian kasus HAM ini. Pemerintah akan disudutkan jika tidak segera menyelesaikannya. Namun, pemerintah akan dicap mengintervensi jika mengebut pengungkapan kasus itu.

“Ya seperti yang saya bilang, kalau pemerintah melakukan penegakan hukum yang sesuai UU dianggap represif. Dianggap Presiden intervensi. Itu kan sudah terjadi. Digoreng-goreng. Jadi serba salah,” kata dia.

Politikus NasDem itu tak mau berbicara banyak masalah penyelesaian kasus HAM. Pasalnya, masih banyak yang harus terbongkar dan tidak konstruktif.

Saat ini, menurut dia, semua pihak harus menjaga situasi yang kondusif. Terutama, dalam menghadapi Pilpres dan Pemilu 2019.

“Saya bilang tadi, kalau dibongkar, enggak kondusif nih, akan terjadi ribut kan. Sekarang yang mau kita tuju adalah pilpres aman, damai, sejahtera. Setelah itu baru kita masuk penegakan hukumnya. Kalau sekarang jangan lah. Nanti goreng menggoreng kan enggak baik. Mempolitisasi itu kan engggak bagus,” pungkas dia