Connect with us

Politik

Jokowi Tidak Perlu Ikut Sibuk Menyerang Balik Prabowo

Published

on

Jakarta – Capres Jokowi beberapa waktu belakangan tampil ofensif menyerang lawan politiknya. Langkah Jokowi dinilai tak tepat.

Strategi ofensif ini diakui sendiri oleh Jokowi. Eks Gubernur DKI itu mengatakan serangan yang dia lakukan sebagai bentuk ofensif terhadap isu yang dialamatkan ke dirinya. Dia mengatakan tak mau hanya berdiam saja.

“Ya kampanye kan perlu ofensif, masa kita 4 tahun suruh diam saja. Ya nggaklah. Jadi 4 tahun diam, masa suruh neruskan,” kata Jokowi di kediaman Akbar Tandjung, Jl Purnawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (5/2) lalu.

Namun strategi ofensif Jokowi dinilai tak tepat. Citra diri Jokowi tak sesuai dengan strategi ofensif.

“Sebenarnya sebagai petahana dengan peluang menang lebih tinggi dari penantangnya, Jokowi tidak perlu ikut sibuk menyerang balik Prabowo. Watak khas dan gaya Jokowi selama ini yang tercitrakan sebagai tokoh yang baik, sabar, fokus bekerja sudah melekat di masyarakat. Tentu menolak fitnah dan melawan hoaks diperlukan namun sesungguhnya tidak urgent keluar dari Jokowi sendiri, mungkin sesekali saja,” kata Direktur Eksekutif Konsep Indonesia (Konsepindo) Research and Consulting, Veri Muhlis, kepada wartawan, Jumat (8/2/2019).

Advertisement

Veri menggarisbawahi isu ‘propaganda Rusia’ yang dilempar Jokowi. Menurutnya isu itu kontraproduktif.

“Soal istilah propaganda Rusia yang jadi polemik memang sebaiknya tidak menyebut nama negara, bagaimanapun akan ada yang terkait. Sebut langsung saja istilah “Firehose of Falsehood”. Istilah itu memang menjelaskan suatu teknik propaganda di mana kebohongan-kebohongan disemburkan guna membangun suasana mencekam sehingga diperlukan seorang pemimpin kuat,” ulasnya.

Lebih jauh soal pemilih, Veri menganggap wajar hasil survei sejumlah lembaga yang merekam stagnansi elektabilitas kedua pasangan capres-cawapres. Dia meyakini pendukung kedua kubu sudah solid, sementara swing voters menunggu di penghujung Pilpres 2019 untuk menentukan pilihan.

“Bagaimanapun pertarungan ulang pilpres ini telah menunjukan pemilih Jokowi bertahan dengan kecenderungan bertambah dibanding raihan 2014 lalu. Sementara pemilih Prabowo di tahun 2014 terpecah, sebagian besar masih memilihnya namun ada kecenderungan untuk beralih ke Jokowi jika dilihat dari keputusan menunda pilihan yang terekam dalam survei,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik5 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik5 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik5 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik5 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik5 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik5 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik5 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik5 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik5 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik5 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...