Connect with us

Politik

Kasus Roy Suryo Merusak Partai Demokrat

Published

on


Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo. Foto: MI/Rommy.


Jakarta: Kasus yang menjerat eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo dinilai mencorang Partai Demokrat. Sebab, Roy diangkat oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjadi Presiden RI.

 

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, polemik barang-barang negara yang dibawa Roy Suryo dinilai berimbas pada citra buruk Partai Demokrat.

 

“Yang menjadikan Roy Suryo menteri itu kan Pak SBY sebagai pimpinan Partai Demokrat. Nah, partai juga terkena imbasnya secara citra,” kata Donal kepada Medcom.id, Jakarta, Selasa, 11 September 2018.

 

Menurut Donal, kasus itu bisa diselesaikan dengan mediasi. Mediasi tersebut harus melibatkan pihak Kemenpora, Roy Suryo, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

“Menurut saya bisa saja forumnya bentuknya mediasi. Tapi tentu seharusnya mediasi secara tripartit yakni pihak BPK, Kemenpora, dan Roy Suryo itu sendiri,” kata Donal.

 

Donal yakin mediasi secara tripartit mampu membangun komunikasi antara Roy Suryo, Kemenpora, dan BPK. Di sisi lain, keikutsertaan BPK dalam mediasi tersebut lantaran data terhadap barang-barang yang dibawa Roy Suryo merupakan hasil temuan dan audit BPK.

 

“Temuan itu bukan temuan Kemenpora, tapi temuan audit BPK. Jadi valid dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

 

Persoalan Roy Suryo dan Kemenpora berpangkal dari terbitnya surat Nomor 5-2-3/SET.BIII/V/2018 yang ditandatangani Sekretaris Kemenpora, Gatot Dewabroto pada 1 Mei 2018. Melalui surat itu, Kemenpora meminta Roy Suryo mengembalikan sejumlah barang yang diduga masih ia bawa sejak tak lagi mejabat menpora pada 2014.

Baca: KPK Bakal Tindaklanjuti Kasus Roy Suryo



Kemenpora sebenarnya sudah mengirim surat tagihan kepada Roy Suryo untuk mengembalikan barang-barang aset negara pada 2016. Pada surat tersebut, Kemenpora melampirkan 3.174 unit BMN senilai Rp8,51 miliar yang masih belum dikembalikan Roy Suryo.

 

Surat tersebut akhirnya viral di lini media massa. Roy Suryo pun angkat bicara dan menyebut dirinya difitnah lantaran sudah masuk tahun politik.

 

“Aset BMN Kemenpora sebanyak 3.226 unit yang disebut-sebut masih saya bawa, padahal tidak sama sekali. Saya duga dengan keras bahwa ini adalah fitnah untuk menjatuhkan martabat dan nama baik saya di tahun politik,” kata Roy Suryo saat dikonfirmasi pada Rabu, 5 September 2018.

 

Pada Senin, 10 September 2018 kemarin, pengacara Roy Suryo, Tigor Simatupang menghadiri pertemuan dengan pihak Kemenpora. Kedatangan Tigor yang mewakili kliennya itu dimaksudkan untuk memastikan pertemuan mediasi antara Roy Suryo dan pihak Kemenpora.

 

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga telah memerintahkan Roy Suryo segera mengembalikan aset Kemenpora. Roy Suryo harus mengembalikan barang-barang negara paling lambat pertengahan September 2018.

 

“Roy Suryo diberikan waktu tujuh hari (terhitung sejak 7 September 2018) untuk menyelesaikan masalah ini,” terang Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean di kediaman SBY, Kompleks Mega Kuningan.

Advertisement

(FZN)

Advertisement

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik7 hari ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...