Connect with us

Politik

Kasus Roy Suryo Merusak Partai Demokrat

Published

on


Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo. Foto: MI/Rommy.


Jakarta: Kasus yang menjerat eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo dinilai mencorang Partai Demokrat. Sebab, Roy diangkat oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjadi Presiden RI.

 

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, polemik barang-barang negara yang dibawa Roy Suryo dinilai berimbas pada citra buruk Partai Demokrat.

 

“Yang menjadikan Roy Suryo menteri itu kan Pak SBY sebagai pimpinan Partai Demokrat. Nah, partai juga terkena imbasnya secara citra,” kata Donal kepada Medcom.id, Jakarta, Selasa, 11 September 2018.

 

Menurut Donal, kasus itu bisa diselesaikan dengan mediasi. Mediasi tersebut harus melibatkan pihak Kemenpora, Roy Suryo, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

“Menurut saya bisa saja forumnya bentuknya mediasi. Tapi tentu seharusnya mediasi secara tripartit yakni pihak BPK, Kemenpora, dan Roy Suryo itu sendiri,” kata Donal.

 

Donal yakin mediasi secara tripartit mampu membangun komunikasi antara Roy Suryo, Kemenpora, dan BPK. Di sisi lain, keikutsertaan BPK dalam mediasi tersebut lantaran data terhadap barang-barang yang dibawa Roy Suryo merupakan hasil temuan dan audit BPK.

 

“Temuan itu bukan temuan Kemenpora, tapi temuan audit BPK. Jadi valid dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

 

Persoalan Roy Suryo dan Kemenpora berpangkal dari terbitnya surat Nomor 5-2-3/SET.BIII/V/2018 yang ditandatangani Sekretaris Kemenpora, Gatot Dewabroto pada 1 Mei 2018. Melalui surat itu, Kemenpora meminta Roy Suryo mengembalikan sejumlah barang yang diduga masih ia bawa sejak tak lagi mejabat menpora pada 2014.

Baca: KPK Bakal Tindaklanjuti Kasus Roy Suryo



Kemenpora sebenarnya sudah mengirim surat tagihan kepada Roy Suryo untuk mengembalikan barang-barang aset negara pada 2016. Pada surat tersebut, Kemenpora melampirkan 3.174 unit BMN senilai Rp8,51 miliar yang masih belum dikembalikan Roy Suryo.

 

Surat tersebut akhirnya viral di lini media massa. Roy Suryo pun angkat bicara dan menyebut dirinya difitnah lantaran sudah masuk tahun politik.

 

“Aset BMN Kemenpora sebanyak 3.226 unit yang disebut-sebut masih saya bawa, padahal tidak sama sekali. Saya duga dengan keras bahwa ini adalah fitnah untuk menjatuhkan martabat dan nama baik saya di tahun politik,” kata Roy Suryo saat dikonfirmasi pada Rabu, 5 September 2018.

 

Pada Senin, 10 September 2018 kemarin, pengacara Roy Suryo, Tigor Simatupang menghadiri pertemuan dengan pihak Kemenpora. Kedatangan Tigor yang mewakili kliennya itu dimaksudkan untuk memastikan pertemuan mediasi antara Roy Suryo dan pihak Kemenpora.

 

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga telah memerintahkan Roy Suryo segera mengembalikan aset Kemenpora. Roy Suryo harus mengembalikan barang-barang negara paling lambat pertengahan September 2018.

 

“Roy Suryo diberikan waktu tujuh hari (terhitung sejak 7 September 2018) untuk menyelesaikan masalah ini,” terang Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean di kediaman SBY, Kompleks Mega Kuningan.

Advertisement

(FZN)

Advertisement

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...