Kementerian PAN RB Perlu Buat Aturan Spesifik Tekan Kasus Pelecehan

JAKARTA (26 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) membuat aturan yang bisa menekan terjadinya kasus pelecehan seksual.

“KemenPAN RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan itu penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,” tegas Sahroni dalam keterangannya, Senin (25/3).

Pernyataan Ahmad Sahroni tersebut terkait Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sulawesi Barat (Sulbar) yang memeriksa sejumlah pejabat di Kanwil Kementerian Agama Sulbar terkait laporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kakanwil Kemenag Sulbar SB.

Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) itu berharap Polda Sulbar mengusut kasus itu tanpa adanya intervensi apa pun mengingat terduga pelaku merupakan seorang pejabat.

“Kasus ini diduga melibatkan oknum pejabat lembaga daerah, maka saya minta semua pihak, terutama kepolisian, agar berkoordinasi dalam penyelesaian kasus ini. Kita pastikan kasus ini berjalan tanpa adanya intervensi, tanpa adanya ketimpangan jabatan. Karena ini rawan sekali,” tegas Sahroni.

Bendahara Umum Fraksi Partai NasDem DPR itu juga tidak ingin karir korban justru menjadi terancam setelah menyuarakan kasus tersebut.

“Jangan sampai karier korban terancam karena sudah berani speak up seperti ini,” pungkas Sahroni.

(*)