KPU Harus Bertanggung Jawab atas Seluruh Kegaduhan Pemilu

SURABAYA (5 Maret): Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus betanggung jawab atas serangkaian kegaduhan yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Seluruh proses pelaksanaan Pemilu 2024 harus dievaluasi secara komprehensif.

Penegasan itu disampaikan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman menyikapi kegaduhan yang terjadi dalam pemilu kali ini.

“Yang paling penting dari Komisi II dalam pelaksanaan tugas kepemiluan ini, kita akan evaluasi semua secara menyeluruh, atas apa yang terjadi. Prinsipnya KPU harus mempertanggungjawabkan semua yang menjadi kegaduhan, yang dirasakan masyarakat,” tegas Aminurokhman, Selasa, (5/3).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) ini juga menegaskan, sikap tanggung jawab dari KPU penting lantaran serangkaian kegaduhan dan masalah yang terjadi di Pemilu 2024 dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Amin, sapaan akrab Aminurokhman mendesak KPU bertanggung jawab soal kegaduhan yang ditimbulkan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

“Ini menyangkut kredibilitas hasil pemilu. Kalau kredibilitasnya dipertanyakan, bagaimana legitimasinya? Ya itu ada korelasinya semua. Sekarang KPU harus segera mempertanggungjawabkan itu,” tegasnya lagi.

Mantan Wali Kota Pasuruan dua periode itu pun berharap, KPU tidak hanya sekedar membantah soal serangkaian masalah dalam Pemilu 2024. Ia ingin agar serangkaian masalah termasuk dugaan penggelembungan suara PSI tak hanya dinetralisasasi melalui statement komisioner KPU.

“Indikasi penggelembungan suara ini kan sudah tersebar luas. Berarti ada dugaan disengaja, oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Jika ada parpol yang merasa dirugikan, cara-cara yang seperti ini harus diselesaaikan dan KPU harus mempertanggungjawabkan itu,” papar Amin.

(*)