Lobster Jadi Polemik, Pengusaha Desak Kejelasan Regulasi Harga Benur

Kabarpolitik.com — Usai KPK menjaring Edhy Prabowo dalam kasus suap, lobster kembali jadi polemik di seantero negeri. Terkhusus terkait persoalan ekspor benur.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun diminta segera mengatur regulasi ekspor benur lobster. Hal ini agar tidak terjadi sengkarut dan ketidakpastian aturan, terutama soal harga batas atas dan batas bawah dari nelayan ke pengusaha, dan dari pengusaha kepada pembeli di Vietnam.

Regulasi itu dibutuhkan untuk mencegah terjadinya permainan harga di tingkat pengepul dan pembeli di Vietnam, yang dapat membuat eksportir merugi. Sebab, dengan luas lautan mencapai 3,25 juta km2 dari total luas Indonesia yang mencapai 7,81 juta km2, hasil tangkapan benih lobster di Indonesia sangat luar biasa.

Bahkan, menurut pakar komunikasi politik Effendi Gozali yang menjadi salah anggota tim pakar mantan menteri KKP Edhy Prabowo, dalam webinar Rembug Nasional bertajuk “Stop atau Tata Ulang Ekspor Bibit Lobster”, (30/11) menyebutkan, dari hasil penelitian Badan Riset KKP pada tahun 2019, saat jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan masih dijabat Susi Pudjiastuti, pada bab 5 halaman 28 buku hasil penelitian tersebut disebutkan bahwa potensi benih lobster di Indonesia dalam 1 tahun mencapai angka 850 miliar ekor. Meski ada memang yang mengatakan 100 miliar benih lobster.

Terkait potensi ini, CEO PT Samudra Bahari Sukses (SBS) Willy menjelaskan, satu indukan lobster mutiara dapat menghasilkan 2,5 juta ekor benih, sedang lobster pasir dapat menghasilkan 500.000 ekor benih. Karena itu, apabila ekspor benih lobster ditutup, tetap saja alur pengiriman benih lobster ini berjalan dengan berbagai macam cara sampai di Vietnam.

(Fajar)