LSDM: Tidak Pas Jika Pilpres Dianggap Jihad Fi Sabilillah, Itu Hanya Pemilihan Rutin Biasa

Palembang — Semaraknya perhatian dan dukungan publik atas pilpres 2019 patut disambut gembira. Hal demikian bisa berarti tingginya antusiasme rakyat terhadap sistem demokrasi yang dianut negara ini. Paling tidak hal itu membuang kekhawatiran akan masih adanya kelompok penganut ideologi trans nasional yang anti demokrasi dan ingin mendirikan khilafah atau negara Islam. Hal ini juga menunjukan tingginya dukungan terhadap sistem pemilihan langsung berbasis partai politik di Indonesia.

Namun saat yang sama juga perlu diwaspadai menyusupnya kelompok ekstrimis dan kaum garis keras yang masuk serta terlibat dalam kontestasi untuk membajak demokrasi dengan mengganti sistem diam-diam dari dalam. Kewaspadaan itu harus disiagakan karena secara faktual di dunia maya dan dunia nyata, dukungan kelompok ekstrimis terlihat dengan nyata dan telanjang. Demikian kesimpulan paparan yang disampaikan aktivis pro demokrasi Ahmad Maulana dari kantor Lembaga Studi Demokrasi & Media (LSDM) dalam sebuah diskusi yang digelar di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Jum’at (21/9).

Maulana menjelaskan, semaraknya dukungan para pihak dalam pilpres sekarang ini harus dibarengi dengan edukasi, harus ada yang mengerem, menengahi, jangan dilepas begitu saja. Yang dikhawatirkan adalah terjadinya benturan langsung atau malah konflik horizontal. Ia mempelajari pola perdebatan yang muncul sudah melenceng dari yang seharusnya. “Pemilihan umum seharusnya menarik pemilih untuk terlibat atas dasar kepentingan program pembangunan. Keterpanggilan orang sebagai pemilih seharusnya berkait erat dengan kepentingannya sebagai warga negara. Nah sekarang ini yang kita tangkap justru muncul argumen seakan ada keterpanggilan agama dalam pemilu. Seolah tidak mendukung yang satu itu sesat dan mendukung yang satunya berpahala atau membela agama,” ujarnya.

Maulana menambahkan, jangan sampai juga pesta demokrasi ini dibajak oleh kepentingan kelompok terlarang untuk merebut kekuasaan guna mengubah ideologi negara. Adalah bahaya membiarkan kelompok ekstrimis menguasai negara, yang akan muncul adalah perpecahan bahkan perang saudara. Menurutnya, jangan sampai negara ini jadi seperti Suriah, perang berkepanjangan tak ada ujung. Akibat kelompok ekstrimis mendapat kekuasaan. “Karena itu penting bagi aktivis pro demokrasi mengawal agar pemilu berlangsung fair dan aman. Jauhkan pemilu dari isu surga neraka. Hindarkan kampanye dari isu ibadah agama. Sungguh tidak pas jika pilpres dianggap jihad fi sabilillah. Pilpres ini hanya pemilihan rutin belaka. Biasa saja,” pungkasnya.