Connect with us

Jabodetabek

Menkes: Presiden Minta Percepatan Vaksinasi di Provinsi dengan Capaian di Bawah 20 Persen

Published

on

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi, khususnya di provinsi dengan cakupan vaksinasi dosis pertama di bawah 20 persen.

“Bapak Presiden juga memberikan arahan agar kita bisa memperhatikan provinsi-provinsi yang vaksinasinya masih di bawah 20 persen, agar bisa dikejar segera oleh Kemenkes, Panglima TNI, dan Kapolri,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dalam Keterangan Pers mengenai Perkembangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terkini, Senin (13/09/2021) malam, secara virtual.

Per 12 September 2021, terdapat empat provinsi yang cakupan vaksinasinya berada di bawah 20 persen, yaitu Lampung sebesar 15,17 persen, Sumatra Barat 18,42 persen, Maluku Utara 18,75 persen, dan Papua 19,35 persen.

“Harapan kita bersama, agar kita bisa lebih cepat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan persentase penyuntikan atau vaksinasi di atas 20 persen,” ujar Menkes.

Lebih lanjut Budi mengungkapkan, dari total 169 juta dosis vaksin yang telah diterima Kementerian Kesehatan, sebanyak 157 juta dosis sudah didistribusikan ke seluruh tanah air, sembilan juta dosis dalam proses pendistribusian, serta tiga juta dosis vaksin sebagai cadangan nasional.

Advertisement

“Dari 157 juta dosis yang sudah dikirim ke daerah, sudah disuntikkan 116 juta dosis. Jadi seperti yang disampaikan tadi Pak Menko, ada 41 juta dosis yang ada sebagai stok di daerah-daerah,” ungkapnya.

Menkes mendorong agar stok vaksin yang ada di daerah tersebut segera disuntikkan kepada masyarakat.

“Atas arahan Bapak Presiden, diminta agar 41 juta dosis vaksin yang sudah tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, kota agar segera diselesaikan, agar segera disuntikkan. 41 juta dosis ini adalah jumlah yang sangat besar,” ujarnya.

Seperti disampaikan Budi, hingga saat ini cakupan vaksinasi di tanah air telah mencapai sekitar 116 juta dosis, dengan rincian sekitar 73 juta dosis pertama dan 43 dosis kedua.

Capaian tersebut menempatkan Indonesia di posisi keenam dunia dari sisi jumlah orang yang sudah divaksin lengkap dan sebagian, di bawah Cina, India, Amerika, Brazil, dan Jepang.

Advertisement

“Dan juga Indonesia menduduki posisi keenam dari sisi jumlah vaksinasi yang sudah diberikan di dunia. 116 juta vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah itu menduduki posisi keenam dunia, sesudah Cina, India, Amerika, Brazil, Jepang, dan kemudian Indonesia,” pungkas Menkes.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...