Connect with us

Politik

Misbakhun Minta Pemda Bangun Akuntabilitas Pelayanan Publik

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk membangun akuntabilitas pelayan publik. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) pada sosialisasi optimalisasi Peran BPK dan DPR dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, di Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (26/5).

“Sebagai bentuk tanggung jawab Saya sebagai anggota Komisi XI DPR pada bidang keuangan dan pembangunan, untuk membangun akuntabilitas di pemda,” ujar legislator yang juga Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)

Dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Sabtu (27/5/2023), ia menambahkan bahwa kinerja pemda diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diawasi oleh lembaga legislatif demi mewujudkan akuntabilitas. Sosialisasi itu, kata dia, untuk memberi pemahaman dan pengetahuan tentang peran, tugas, dan tanggung jawab BPK maupun DPR.

“BPK sebagai salah satu mitra kerja DPR RI menjadi pemegang kunci mengenai akuntabilitas. DPR dan DPRD menjalankan hak budget dan pengawasan terhadap pemerintah, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara dengan mengacu hasil pemeriksaan BPK,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Dikemukakan pula bahwa semua laporan audit BPK terhadap seluruh kementerian dan lembaga diserahkan kepada DPR dalam rangka hubungan tata negara. Oleh karena itu, disampaikannya bahwa BPK merupakan salah satu lembaga tinggi negara.

Advertisement

Dalam kesempatan yang sama, Misbakhun juga memuji Pemkot Pasuruan yang selama 3 tahun berturut-turut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Anggota Dewan dari Dapil Jawa Timur II itu mengatakan bahwa dirinya akan mengapresiasi capaian tersebut dengan terus memperjuangkan kepentingan Pasuruan di tingkat pusat.

Sementara itu, Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengaku bangga karena Kota Pasuruan dipilih menjadi lokasi untuk sosialisasi itu. Menurut dia, sosialisasi itu merupakan cara untuk membangun pengetahuan dan persepsi bersama tentang peran dan fungsi BPK dalam rangka memperkuat sistem keuangan negara.

“Saya ajak para ASN untuk terus berprestasi. Setiap rekomendasi yang diberikan dari BPK, temuan-temuan itu dibahas di dalam rapat dan membuat perencanaan untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti,” pesannya.

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...