Connect with us

Politik

Muhammad Rahul: Peredaran Narkoba Masih Jadi Masalah Serius di Sumatera Utara

Published

on

Peredaran narkoba masih menjadi masalah serius di Sumatera Utara. Dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Medan, Kamis (27/03/2025), permasalahan ini menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam rapat dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Rahul, menyampaikan keluhan masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba, khususnya di kampung halamannya, Pematangsiantar.

Rahul mengungkapkan bahwa transaksi narkoba di wilayah tersebut sudah terjadi secara terang-terangan, yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Ia pun mendesak Kapolda Sumut untuk mengambil tindakan tegas dalam pemberantasan narkoba di daerah tersebut.

“Saya mendorong Pak Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah), di kota Siantar ini, banyak laporan masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba. Ini kampung halaman saya, jadi saya tahu betul keresahan masyarakat. Penjualannya bahkan sudah terbuka, bukan lagi sembunyi-sembunyi. Kami berharap narkoba ini bisa segera diberantas,” ungkapnya.

Meski demikian, Rahul tetap optimis Kapolda Sumut dapat menangani masalah ini dengan baik. Ia memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Polres Asahan yang berhasil menangkap pengedar narkoba dan menyita 10 kg sabu, meskipun dalam penangkapan tersebut sempat terjadi baku tembak.

Advertisement

“Saya mengapresiasi Kapolres Asahan yang berhasil menangkap pengedar narkoba dan menyita 10 kg sabu. Berita yang saya baca, bahkan ada baku tembak dalam penangkapan itu. Saya pikir itu adalah sebuah keberanian besar, yang menunjukkan komitmen untuk memberantas narkoba,” ujar Rahul.

Dengan keberhasilan Polres Asahan, Rahul yakin bahwa Polres Pematangsiantar juga dapat melakukan hal serupa. Ia berharap agar Kapolda Sumut dapat memaksimalkan kinerja aparat kepolisian dalam memberantas narkoba. Rahul juga menegaskan bahwa Komisi III DPR RI akan terus mengawasi jalannya penegakan hukum agar peredaran narkoba tidak lagi menjadi keluhan masyarakat di masa mendatang.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Politik31 menit ago

Komisi X DPR RI Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas

Komisi X DPR RI menyepakati perlunya memasukkan ketentuan mengenai standar upah minimum bagi guru non-ASN, termasuk guru swasta, honorer, dan...

Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Politik32 menit ago

Furtasan Ali Yusuf Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendorong penghapusan dikotomi status kepegawaian dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan...

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Politik1 jam ago

Sufmi Dasco Ahmad: BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per...

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Politik1 jam ago

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng

Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan...

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Politik1 jam ago

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi

Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual...

Politik3 jam ago

Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031

Komisi VII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio...

Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog
Politik3 jam ago

Titiek Soeharto Ungkap Ironi Swasembada Jagung di Tengah Keluhan Peternak

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menemui perwakilan peternak yang menggelar aksi di depan Gedung DPR...

Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Politik3 jam ago

Rieke Dyah Pitaloka Desak Pemerintah Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses asesmen pemberian remisi dan pembebasan...

Yanuar Prihatin : Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara Yanuar Prihatin : Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Politik4 jam ago

Yanuar Prihatin: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Prihatin meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan...

Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta ​ Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta ​
Politik4 jam ago

Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta ​

Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut,...