Politik
Muhammad Rahul: Peredaran Narkoba Masih Jadi Masalah Serius di Sumatera Utara
Published
2 tahun agoon
Peredaran narkoba masih menjadi masalah serius di Sumatera Utara. Dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Medan, Kamis (27/03/2025), permasalahan ini menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam rapat dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).
Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Rahul, menyampaikan keluhan masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba, khususnya di kampung halamannya, Pematangsiantar.
Rahul mengungkapkan bahwa transaksi narkoba di wilayah tersebut sudah terjadi secara terang-terangan, yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Ia pun mendesak Kapolda Sumut untuk mengambil tindakan tegas dalam pemberantasan narkoba di daerah tersebut.
“Saya mendorong Pak Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah), di kota Siantar ini, banyak laporan masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba. Ini kampung halaman saya, jadi saya tahu betul keresahan masyarakat. Penjualannya bahkan sudah terbuka, bukan lagi sembunyi-sembunyi. Kami berharap narkoba ini bisa segera diberantas,” ungkapnya.
Meski demikian, Rahul tetap optimis Kapolda Sumut dapat menangani masalah ini dengan baik. Ia memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Polres Asahan yang berhasil menangkap pengedar narkoba dan menyita 10 kg sabu, meskipun dalam penangkapan tersebut sempat terjadi baku tembak.
“Saya mengapresiasi Kapolres Asahan yang berhasil menangkap pengedar narkoba dan menyita 10 kg sabu. Berita yang saya baca, bahkan ada baku tembak dalam penangkapan itu. Saya pikir itu adalah sebuah keberanian besar, yang menunjukkan komitmen untuk memberantas narkoba,” ujar Rahul.
Dengan keberhasilan Polres Asahan, Rahul yakin bahwa Polres Pematangsiantar juga dapat melakukan hal serupa. Ia berharap agar Kapolda Sumut dapat memaksimalkan kinerja aparat kepolisian dalam memberantas narkoba. Rahul juga menegaskan bahwa Komisi III DPR RI akan terus mengawasi jalannya penegakan hukum agar peredaran narkoba tidak lagi menjadi keluhan masyarakat di masa mendatang.
You may like
Komisi X DPR RI Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Furtasan Ali Yusuf Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Marwan Jafar Minta Anggaran LPS Efisien: Integritas SDM Jangan Cuma di Atas Kertas
Sufmi Dasco Ahmad: BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Dugaan Markas Judol di Kompleks TNI Cijantung, Taufiq R Abdullah Minta Diusut Tuntas
Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?

Komisi X DPR RI Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas
Komisi X DPR RI menyepakati perlunya memasukkan ketentuan mengenai standar upah minimum bagi guru non-ASN, termasuk guru swasta, honorer, dan...
Furtasan Ali Yusuf Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendorong penghapusan dikotomi status kepegawaian dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan...
Sufmi Dasco Ahmad: BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per...
Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan...
Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual...
Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031
Komisi VII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio...
Titiek Soeharto Ungkap Ironi Swasembada Jagung di Tengah Keluhan Peternak
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menemui perwakilan peternak yang menggelar aksi di depan Gedung DPR...
Rieke Dyah Pitaloka Desak Pemerintah Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses asesmen pemberian remisi dan pembebasan...
Yanuar Prihatin: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Prihatin meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan...
Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta
Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut,...

