MUI Desak Pemerintah Indonesia Bersuara Membela Muslim Uyghur

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Penindasan dan berbagai tindak kekerasan terhadap Muslim Uyghur di Cina adalah kejahatan, penghalang, dan pelanggaran hukum internasional yang nyata. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia sudah masalah bersuara dan bersikap.

Demikian hal tersebut di atas Ketua Dewan Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin kepada wartawan, Jakarta, Selasa (18/12).

Pemerintah Indonesia harus segera bersuara dan melakukan pembelaan terhadap muslim yang berada di Uighur, China. Din masalah masalah penindasan muslim di Uighur yang sudah tidak masalah Pemerintah internal China.

“Jika tidak dan berdalih masalah-masalah internal Cina, maka sangat lemah Pemerintah Indonesia saat ini. Karena Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk dunia yang mengikuti kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” katanya lagi.

Hal senada juga disampaikan Koordinator Juru Bicara dengan Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil memaksa pemerintah untuk bersikap tegas terhadap Pemerintah China yang diskriminatif terhadap Muslim Uighur.

Menurut Dahnil, peran Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia ini dapat menjadi alat untuk orang-orang Cina untuk tidak mengeluarkan deklarasi universal hak asasi manusia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dan Bagi Indonesia, pembelaan terhadap Muslim Uyghur juga adalah amanat pembukaan UUD 1945.

“Pemerintah harus segera melakukan tindakan nyata dalam penyelesaian yang terjadi di China,” ujar Dahnil Anzar kepada Fajar, Selasa (18/11).

Ia menegaskan, kebijakan luar negeri yang menganut prinsip bebas aktif harus dilakukan terhadap muslim muslim Uighur yang teraniaya.

“Sikap Indonesia ini tidak boleh ragu dan didikte oleh orang-orang. Terbiasa dilakukan dengan manusia. Indonesia harus segera bertindak atas apa yang dilakukan Pemerintah China. Karena ini mandat konstitusi,” tegasnya.

Namun pada kesempatan itu, Dahnil menegaskan bahwa solidaritas dan Indonesia telah melebihi batas agama. Sama halnya dengan tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap suku di negara lain, desakan ini lebih kepada nilai-nilai kemanusiaan yang sudah dijunjung tinggi.

“Sama seperti saudara-saudara kita di Palestina, Rohingya, dan belahan bumi mana pun. Ini karena amanat konsitusi yang kita anut agar nilai kemanusian dan kafan harus dijunjung tinggi,” pungkas mantan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah tersebut. (Ron)

source