Mustofa Widjaja Minta Pemerintah Mengkaji Ulang Kebijakan Transportasi Udara

Batam – Beberapa bulan terakhir, transportasi udara di Indonesia mengalami perubahan kebijakan. Diawali kenaikan tarif pesawat oleh maskapai, setelah kordinasi dengan pihak pemerintah, tarifnya kembali di normalkan secara bertahap, dilanjutkan dengan kebijakan biaya bagasi bagi penumpang diberlakukan mulai Senin (21/1/2019).rnAkibat dari gejolak kebijakan transportasi udara tersebut, terjadi penurunan jumlah penumpang dan banyaknya penerbangan yang dibatalkan di Bandara Hang Nadim, Batam pada Kamis (24/1/2019). Merujuk pada informasi dari Humas Bandara Hang Nadim sejak diberlakukannya tarif bagasi terhitung sudah tiga maskapai yang membatalkan penerbangan dari Batam dengan alasan sepi penumpang.rnMenanggapi hal tersebut, Calon Anggota DPD Dapil Kepri, Mustofa Widjaja meminta pemerintah bersama dengan pihak maskapai udara untuk kembali duduk bersama untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Karena dampak yang ditimbulkan sangat besar, jika pun ada perubahan kebijakan transportasi udara dilakukan dengan perencanaan yang baik, sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.rn”Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) selama ini sangat mengandalkan transportasi laut dan udara dalam mendukung mobilitas mereka. Dengan adanya perubahan-perubahan kebijakan transportasi udara akan sangat menganggu aktivitas mereka. Sebaiknya pemerintah dan pihak maskapai mengevaluasi kebijakan penerbangan selama ini, terutama yang menyangkut pada kenyamanan dan keamanan penumpang,” kata Mustofa Widjaja saat dimintai komentar di Batam, Kamis (24/1/2019).rnMantan Ketua BP Batam tersebut menambahkan penataan kebijakan seharusnya dilakukan berdarsakan perkiraan yang terencana dengan baik, sehingga tidak menimbulkan gonjangan di masyarakat. Efeknya domino jika tidak terencana dengan baik, kedepan harapannya pemerintah mampu merespon kesulitan-kesulitan masyarakat terutama berkaitan dengan transportasi. “Harapannya pemerintah mampu melakukan terobosan di dunia penerbangan kita, dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat,” tutupnya.