Connect with us

Politik

Nova Paloh Desak Audit Menyeluruh Bank DKI Usai Gangguan Layanan Digital

Published

on

JAKARTA (10 April): Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, mendesak manajemen Bank DKI untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap sistem layanan digital mereka.

Desakan ini muncul setelah layanan perbankan digital Bank DKI mengalami gangguan selama lebih dari 10 hari, termasuk saat dan setelah libur Lebaran 2025.

Nova, yang juga Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai NasDem, mengatakan bahwa gangguan tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya para nasabah yang sedang berada di luar kota untuk mudik dan mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi digital.

“Tidak ada dana nasabah yang hilang, itu sudah diklarifikasi oleh pihak Bank DKI. Namun, kami tadi merekomendasikan untuk diaudit secara internal terlebih dulu, lalu audit eksternal melalui BPK maupun OJK,” ujar Nova di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Ia menegaskan, meski tidak terjadi kebocoran dana, audit tetap penting untuk menjaga kepercayaan publik. Nova juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap sumber daya manusia (SDM) di tubuh Bank DKI, terutama untuk posisi-posisi strategis.

Advertisement

“Ini bukan hanya soal teknis, tapi sudah menyangkut kepercayaan masyarakat. Jangan sampai posisi penting diisi oleh SDM yang tidak kompeten,” katanya.

Nova mengungkapkan bahwa gangguan serupa bukan kali ini saja terjadi. Ia menyebut ini sudah kali keempat dalam beberapa waktu terakhir.

Oleh karena itu, ia mendesak agar evaluasi dilakukan menyeluruh, bukan hanya pada divisi teknologi informasi, melainkan juga pada struktur organisasi secara keseluruhan.

“Kalau ini sudah keempat kalinya terjadi, tentunya harus dievaluasi secara menyeluruh. Jangan hanya fokus pada satu divisi saja, tapi dilihat struktur keseluruhan,” tegasnya.

Selain itu, Nova menekankan perlunya pembaruan sistem IT di Bank DKI agar lebih andal dan tidak menimbulkan gangguan yang terus berulang. Ia meminta agar perbaikan dilakukan dengan cepat dan disertai laporan berkala kepada Komisi B DPRD DKI.

Advertisement

“Target waktu kami minta secepatnya. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan. Kami akan pantau terus sampai sejauh mana progress perbaikannya,” demikian Nova.

(FM/WH/GN)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...