Pasca Dilantik, Kinerja Politisi Kebon Sirih Belum Maksimal

Kabarpolitik.com – Direktur Eksekutif Lima Political and Communication Strategies, Andi Anggana menilai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 hingga saat ini belum memperlihatkan kinerja maksimalnya, pasca pelantikan.

Pasalnya, banyak kebijakan yang seharusnya sudah mulai dibahas dan diputuskan, seperti APBD 2020 dan pemilihan wakil gubernur masih belum terlihat ujungnya.

“Progres kerja yang dilakukan para anggota DPRD DKI Jakarta belum membahas kebutuhan dasar pembiayaan di mata anggaran APBD DKI 2020,” kata Andi Anggana, Ketika dihubungi Indopolitika, Senin (7/10).

“Pembahasan ini dibutuhkan, mengingat saat ini sudah masuk bulan Oktober. Jika terlalu lama, bagaimana membahas secara detail anggaran yang ada?” tanya alumni FISIP UIN Jakarta ini.

Andi mendorong agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) 2020 harus segera dikebut.

“Semua anggota dewan harus memperhatikan ini. Jangan cuma dibicarakan dipublik, tapi dorong secara internal, lakukan lobi-lobi ke tiap anggota dewan yang lain secara lintas fraksi untuk membahas ini. Ini hampir Rp 96 triliun loh, sangat besar!” kritik dia.

Jika pembahasan APBD 2020 terlambat dibahas, kata Andi, dapat mengakibatkan anggaran yang disahkan nantinya, besar kemungkinan tidak cermat dalam bentuk poin-poin detail pembiayaan.

“Ini berakibat fatal, bisa boros kalau tidak cermat dan terlalu buru-buru. Hasilnya tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Rakyat yang rugi,” pungkas Andi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan selamat kepada lima pimpinan DPRD DKI periode 2019-2024 yang diusulkan dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (3/10).

“Jadi pertama kali selamat dulu ya bagi lima orang yang mendapatkan amanat untuk menjadi pimpinan Dewan,” kata Anies di Gedung DPRD DKI.

“Kemudian kita berharap kemitraan bisa berjalan dengan baik dan agenda-agenda untuk diselesaikan bersama,” sambungnya.

Anies mengatakan masih banyak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengantre untuk diselesaikan.

Menurut Anies, ada beberapa Raperda yang mendesak untuk segera digarap, diantaranya terkait rencana detail tata ruang.

“Lalu ada 3-4 (Raperda) lain yang urgent, mudah-mudahan cepat,” ujar Anies.

“Termasuk pembahasan soal Wagub DKI juga. Karena itu diperlukan segera dan mudah-mudahan bisa masuk dalam agenda cepat,” tutup Anies.

Lima nama pimpinan DPRD yang akan dibawa ke Kemendagri adalah Prasetio Edi Marsudi (PDIP), Mohamad Taufik ( Gerindra), Abdurrahman Suhaimi (PKS), Misan Samsuri (Demokrat) dan Zita Anjani (PAN).[ab]

Sumber