Titiek Soeharto Tegaskan Pentingnya Kehadiran KKP Meski Anggaran Terbatas

Tahun 2026 diprediksi menjadi tahun penuh tantangan, baik akibat dinamika global, ketidakpastian iklim, maupun kebutuhan nasional menjaga ketahanan pangan dan kelestarian sumber daya kelautan. Dalam kondisi ini, alokasi anggaran menjadi instrumen penting yang harus dikelola secara cermat dan strategis.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak mengurangi kehadiran nyata Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di tengah masyarakat, khususnya bagi nelayan, pembudidaya, pengelola hasil perikanan, dan petambak garam.

“Komisi IV DPR RI mendukung prinsip efisiensi dan keberpihakan, namun anggaran harus menyentuh langsung pelaku utama sektor kelautan dan perikanan,” tegas Titiek Soeharto dalam Rapat Kerja dengan KKP di Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Ia menjelaskan, pagu indikatif anggaran KKP tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3,6 triliun, dengan porsi terbesar untuk program strategis nasional, belanja operasional, dan belanja pegawai. Kondisi ini menuntut KKP untuk lebih selektif, fokus, dan adaptif dalam menjalankan program.

Dengan keterbatasan tersebut, Komisi IV mendorong keterlibatan aktif pihak swasta dalam skema kemitraan strategis bersama KKP.

“Melalui kolaborasi dengan BUMN, lembaga keuangan, dan kementerian/lembaga terkait, agar optimalisasi program tidak hanya bergantung pada APBN,” jelas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Titiek menutup pernyataannya dengan harapan agar sinergi antara pemerintah, legislatif, dan pemangku kepentingan dapat menghadirkan pembangunan kelautan dan perikanan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

“Demi tercapainya tujuan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.