PDIP Ungkit ‘Politik Bansos’ SBY

Jakarta: Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkit soal dana bantuan langsung tunai (BLT) yang digelontorkan pemerintah era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Itu menanggapi tudingan iklan pemerintah di sejumlah bioskop yang dianggap sebagai bentuk kampanye.

“Zaman SBY jadi presiden ada ‘politik bansos’ yang berdasarkan penelitian dari tahun 2008 sampai Februari 2009 itu jumlahnya mencapai USD2 billion,” kata Hasto di Posko Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 13 September 2018.

Hasto heran mengapa iklan yang menampilkan capaian hasil kinerja pemerintah justru menjadi polemik. Ia menilai ada yang salah membedakan antara penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dengan menggunakan kekuasaan.

“Abuse of power itu contohnya ketika ada salah satu pimpinan yang minta anaknya difasilitasi pada saat ke luar negeri,” ujarnya.

Hasto menilai iklan pemerintah yang tayang di sejumlah bioskop adalah hal yang wajar. Pemerintah perlu menyampaikan keberhasilan programnya dari segi pembangunan yang menggunakan uang rakyat.

“Dalam konteks penyampaian keberhasilan, ya itu, merupakan posisi strategis yang dimiliki incumbent di mana pun,” ungkapnya.

Hasto mengajak seluruh pihak berpikir proporsional dalam melihat polemik tayangan iklan capaian pemerintah di bioskop. Ia berharap seluruh pihak tak mudah berpikiran negatif terhadap pemerintah.

“Mari kita lihat secara proporsional kalau ada gagasan yang bright soal bangsa dan negara, kenapa kita jadi begitu reaktif,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik tayangan iklan milik Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tayang di sejumlah bioskop. Dia meminta iklan yang menampilkan progres pembangunan bendungan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dicopot.