Penularan Covid-19 Belum Terkendali, Hongkong Tetapkan Status Darurat

Kabarpolitik.com – Pemerintah Hongkong pada Kamis (24/2) mengaktifkan status darurat. Hal itu berkaitan dengan penularan Covid-19 yang kian meluas. Otoritas Hongkong meminta bantuan dari pemerintah pusat Tiongkok untuk membantu penanganan pandemi.

Dengan status darurat, maka dokter, perawat, dan staf medis lain dari Tiongkok bisa datang ke wilayah yang dipimpin Chief Executive Carrie Lam tersebut. Tanpa status itu, petugas medis dari pusat dilarang masuk ke Hongkong secara langsung. Mereka harus lebih dulu melewati tes dan uji lisensi.

Mengizinkan petugas medis dari pusat ke Hongkong sudah menjadi perdebatan bertahun-tahun. Mereka yang mendukung menyebut hal itu bisa membantu kekurangan staf di Hongkong. Namun, mayoritas petugas medis lokal menolak dengan alasan kendala bahasa dan budaya.

”Hongkong sekarang menghadapi situasi epidemi yang sangat mengerikan dan terus memburuk.” Demikian pernyataan pemerintah, seperti dikutip Agence France-Presse. Jika dulu penularan hanya ratusan orang, kini jumlahnya ribuan. Rabu, tercatat ada 8.674 kasus baru.

Di sisi lain, merebaknya kasus Covid-19 di Hongkong berdampak pada pekerja migran. Akibat tertular Covid-19, ratusan pekerja itu diusir dari rumah majikan. Ana, seorang pekerja di Hongkong, menyebut sang majikan tidak mengizinkannya pulang. ”Saya demam dan gemetar,” katanya. Dua hari dia tinggal di taman di Yau Ma Tei, sebelum akhirnya ditolong lembaga non pemerintah HELP for Domestic Workers.

HELP saat ini membantu sekitar 100 orang. Belasan di antaranya tak hanya diminta pergi saat tertular, tapi juga langsung dipecat dan dilarang kembali ke rumah majikannya.

Para pekerja itu berlindung di tenda-tenda kecil di sepanjang jembatan atau area lain yang sepi. Beberapa yang tidak memiliki tenda terpaksa membuat tempat tidur dari kardus. Mayoritas pekerja berasal dari Indonesia dan Filipina.

”Jika dapat membuktikan bahwa mereka diminta pergi karena sakit, ini bisa dianggap sebagai pemecatan ilegal berdasar peraturan ketenagakerjaan di Hongkong,” ujar Konsulat Jenderal Filipina di Hongkong Raly Tejada, seperti dikutip The Guardian. Dia menyebut tindakan itu sangat tidak bermoral.

Direktur Eksekutif HELP Manisha Wijesinghe menuturkan, para majikan itu takut keluarganya ikut tertular. Konsekuensinya, mereka akan dikirim ke fasilitas karantina karena kontak dengan pekerja yang positif Covid-19.

”Saya rasa mereka tidak berniat jahat. Ketakutan mendorong orang-orang melakukan itu,” tegasnya. Meski begitu, dia tak membenarkan tindakan yang membuat pekerja rumah tangga menjadi gelandangan dan tidur di jalanan. Padahal saat ini tengah musim dingin.

Sejak gelombang Omicron menyerang, total ada 62 ribu kasus di wilayah otonomi khusus Tiongkok itu. Padahal, dua tahun sebelumnya, mereka hanya mencatat 12 ribu penularan. Bahkan, saat varian Delta merebak, situasi di Hongkong justru terkendali.

Jumlah yang tercatat saat ini diperkirakan hanya pucuk gunung es. Penduduk yang bergejala ringan diduga memilih tidak memeriksakan diri karena takut dilarikan ke fasilitas isolasi dan terpisah dari keluarga. Pemerintah pun berencana melakukan tes massal pada Maret.

Para bayi yang tertular juga dipisahkan dari orang tuanya. Ibu maupun ayahnya tidak boleh menemani. Konsul Jenderal Inggris Brian Davidson menentang praktik tersebut. Di sisi lain, Konsulat Australia juga menyatakan tengah membicarakan hal itu dengan pemerintah Hongkong.

(jp)