Connect with us

Politik

Pilpres 2019, Pengamat: Perdebatan Dengan Adu Data Lebih Baik Ketimbang Adu Kekuatan Massa

Published

on

Jakarta — Pengamat politik Veri Muhlis Arifuzzaman menyampaikan penilaiannya atas situasi terkini pasca pencoblosan 19 April lalu. Menurutnya secara umum suasananya cukup kondusif dan positif. Diakuinya banyak terjadi perdebatan atau adu argumen di sana sini tetapi semua tertuju pada muara yang sama yakni agar data akhir hasil penghitungan di KPU benar sesuai fakta dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Saya menangkap satu situasi yang sama yakni mengikuti, mengamati, mencermati dan menunggu hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU. Itu positif dan perdebatan yang diisi dengan adu data akan lebih baik ketimbang adu kekuatan massa. Jika semua pihak berhasil menjaga suasana kondusif ini sampai akhir, maka bangsa ini memang layak mendapat pernghargaan tertinggi. Itu karena kita berhasil menyelenggarakan pemilu serentak yang rumit dan njelimet,” ujarnya saat hadir sebagai nara sumber dalam ekspose data quick count Persepi di Hotel Morissey, Jalan KH. Wahid Hasyim, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, (20/4).

Sementara terkait persoalan quick count menurutnya tidak perlu menjadi perdebatan panjang lagi. Kalau percaya silakan cek dan kaji atau perbandingkan satu sama lain. Jika tak percaya, tak mengapa. Quick count hanya instrumen untuk membantu publik mengetahui dengan cepat berapa raihan masing-masing kontestan. Menurut Direktur Utama Konsep Indonesia (Konsepindo) Reserach and consulting ini, Indonesia sudah berpengalaman menggelar quick count, dipercaya atau tidak dipercaya, semua berjalan normal saja. Hanya memang tak bisa dipungkiri, hasil quick count sering presisi dengan akhir penghitungan di KPU.

“Quick count itu alat bantu saja, kita jadi bisa tahu dengan cepat hasil pemilu. Menunggu sampai selesai penghitungan di KPU butuh waktu lama sekali. Metode quick count bisa dipelajari dan proses serta datanya bisa diaudit. Quick count juga merupakan partisipasi publik dalam pemilu yang diakui undang-undang,” ujarnya.

Veri mengaku optimis kedua kubu akan menerima hasil rekapitulasi KPU sebagai keputusan yang sah. Keberatan atau gugatan atas keputusan itu sudah disediakan jalurnya. Menurutnya karena capres 2019 merupakan capres 2014, keduanya berpengalaman menyukseskan penyelenggaraan pilpres dari awal sampai pelantikan. Veri meyakini para tokoh peserta pilpres baik capres maupun cawapresnya adalah figur-figur negarawan yang menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...