Connect with us

Internasional

Putin Tolak Akui Yurisdiksi ICC, Abaikan Ancaman Penangkapan

Published

on

Presiden Tiongkok Kunjungi Rusia, Klaim Bawa Misi Perdamaian

Kabarpolitik.com – Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Mariupol pada Sabtu (18/3) malam hingga kemarin (19/3) dini hari. Kremlin menyatakan bahwa kunjungan itu dilakukan secara spontan dan tidak terencana. Pun demikian langkah Putin untuk keliling wilayah Ukraina tersebut dan bercengkerama dengan penduduk sekitar.

Itu adalah kunjungan pertama Putin ke wilayah Donbas tersebut sejak invasi dilakukan pada Februari tahun lalu. The Washington Post menyebutkan bahwa kunjungan itu adalah bentuk simbolis yang menunjukkan keberanian Putin sehari setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapannya atas dugaan kejahatan perang di Ukraina. Putin seakan ingin menunjukkan klaimnya atas wilayah Ukraina yang berhasil dia rebut sekitar setahun lalu.

”Penjahat selalu kembali ke TKP. Pembunuh ribuan keluarga Mariupol datang untuk mengagumi reruntuhan kota dan kuburannya. Sinisme dan kurangnya penyesalan,” ujar ajudan kepresidenan Ukraina Mykhaylo Podolyak di Twitter seperti dikutip Agence France-Presse.

Di pihak lain, Kementerian Luar Negeri Ukraina menyatakan, Putin seperti seorang pencuri karena datang di malam hari. Klaim Rusia bahwa Putin datang untuk melihat pembangunan kembali Mariupol juga ditertawakan banyak pihak. Kota pelabuhan yang strategis itu luluh lantak ketika Rusia membombardirnya dengan membabi buta. Perlawanan terakhir dan paling dramatis terjadi di pabrik baja Azovstal.

Beberapa jam sebelum ke Mariupol, Putin berkunjung ke Krimea guna memperingati 9 tahun pendudukan Rusia di wilayah tersebut. Krimea dulu adalah wilayah Ukraina sebelum akhirnya dicaplok dan diklaim sepihak oleh Rusia via referendum pada 2014. Ukraina maupun komunitas internasional tidak pernah mengakui referendum tersebut.

Advertisement

Kunjungan akhir pekan dilakukan setelah ICC yang berbasis di Den Haag mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin atas dugaan deportasi ribuan anak Ukraina oleh Rusia selama konflik. Otoritas Kiev menyatakan, ada lebih dari 16 ribu anak Ukraina yang telah dideportasi ke Rusia sejak awal konflik. Banyak dari mereka ditempatkan di panti asuhan.

Jaksa ICC Karim Khan mengatakan bahwa Putin sekarang dapat ditangkap jika dia menginjakkan kaki di salah satu dari l23 negara anggota. Pemimpin Rusia berusia 70 tahun itu belum berkomentar secara terbuka tentang surat perintah tersebut. Namun, Kremlin menolak validitasnya karena tidak mengakui yurisdiksi ICC.

Pemerintah Rusia sejatinya ikut menandatangani statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan ICC pada 2000. Namun, mereka tidak pernah meratifikasinya. Ratifikasi adalah proses adopsi perjanjian internasional, konstitusi, atau dokumen yang bersifat nasional lainnya. Ia bisa disebut sebagai proses persetujuan negara untuk terikat oleh perjanjian internasional, baik di level nasional maupun internasional. Fungsi ratifikasi adalah untuk membuat perjanjian tersebut mengikat.

Ada 31 negara anggota ICC yang belum meratifikasi statuta Roma. AS, Rusia, Sudan, dan Israel sudah menginformasikan kepada Sekjen PBB bahwa mereka tidak lagi berniat menjadi negara anggota dan dengan demikian tidak ada kewajiban hukum yang timbul dari penandatanganan statuta tersebut. Karena itulah, Rusia dengan tegas menyatakan bahwa perintah penangkapan Putin oleh ICC tidak memiliki dampak hukum bagi mereka.

”Ini keterlaluan dan tidak bisa diterima, tapi juga bisa dikatakan batal dari perspektif hukum,” ujar Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov. Rusia menarik dukungannya pada 2016 setelah ICC mengklasifikasikan aneksasi Moskow atas Krimea sebagai konflik bersenjata.

Advertisement

Meski begitu, bukan berarti ia tidak memiliki arti sama sekali. Putin masih mungkin ditahan di negara-negara yang menjadi anggota ICC dan meratifikasi statuta Roma. Menteri Kehakiman Jerman Marco Buschmann mengatakan kepada surat kabar Bild bahwa pihak berwenang Jerman akan menangkap Putin sesuai dengan surat perintah ICC jika dia sampai menginjakkan kaki di negara mereka. Presiden AS Joe Biden pada Sabtu juga mendukung keputusan pengadilan dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut dibenarkan.

”Putin tidak bodoh. Dia tidak akan bepergian ke negara tempat dia mungkin ditangkap,” ujar asisten profesor sejarah di Universitas Utrecht Iva Vukusic.

Menurut Vukusic, Putin hanya akan bepergian ke negara-negara yang menjadi sekutunya. Tiongkok salah satunya. Negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping tersebut bukan anggota ICC, pun demikian India. Xi tengah melakukan lawatan ke Rusia dan berencana bertemu dengan Putin hari ini (20/3).

Tiongkok selalu mengklaim diri sebagai pihak netral dan ingin membantu menjembatani perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Namun, banyak pihak menilai bahwa Beijing dengan jelas menunjukkan keberpihakannya kepada Moskow. Ia bahkan tidak pernah mengecam tindakan invasi ke Ukraina.

rn
(jp)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...