Connect with us

Jabodetabek

Ratusan Masa Aksi Datangi PN Jaksel, Minta Praperadilan Firli Bahuri Bebas Intervensi

Published

on

Sekitar 150 orang masa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Penegakan Hukum geruduk Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, menyuarakan dukungan terhadap proses Gugatan Praperadilan Ketua KPK Non Aktif Firli Bahuri atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus Dugaan Pemerasan Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Rabu (13/12/2023).rn rnKetua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Penegakan Hukum, Anang kepada media mengatakan, dalam perkara dugaan pemerasan SYL, pihaknya bersama masa aksi yang hadir sepakat, bahwa nampak sebuah skenario yang tertata rapi dalam penetapan tersangka Firli Bahuri, dimana didalam hukum acara pidana, berita acara penyelidikan Firli Bahuri terdapat 92 orang saksi yang hari ini bersikeras menersangkakan Firli Bahuri.rn rn”Kami meyakini bahwa ini sebuah kejanggalan, sebuah upaya untuk kemudian menjebloskan Firli, untuk kemudian membungkam penelusuran atau pemberantasan tindak pidana korupsi di lintas Kementerian Pertanian pada khususnya,” ujar Anang di lokasi.rn rnAnang juga meyakini, dalam kasus ini telah bermain petinggi-petinggi pemerintahan hingga politisi-politisi nasional yang turut diuntungkan dengan tersangkanya Firli Bahuri, mengingat sepak terjang Firli Bahuri dalam pemberantasan korupsi yang tak segan mengusut hingga beberapa kasus besar terlah membongkar keterlibatan orang-orang berpengaruh di Indonesia.rn rn”Dengan adanya status tersangka dari Firli Bahuri ini tentunya kami sepakat ini adalah sebuah penjegalan daripada upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dilakoni Firli Bahuri,” tuturnya.rn rnAnang bersama Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Penegakan Hukum berjanji kepada masyarakat yang masih mengharapkan penegakan hukum seadil-adilnya, untuk terus mengawal sidang praperadilan Firli Bahuri dengan menyuarakan pendapatnya di depan PN Jaksel setiap hari hingga proses sidang usai nantinya. Dengan harapan Proses Praperadilan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku dan menguak fakta-fakta yang disajikan kepada majelis hakim.rn rn”Tentunya bersama kawan-kawan kami sepakat untuk setiap hari mendatangi PN Jaksel, bukan hanya untuk menyuarakan pendapat, tetap juga menunjukkan bahwa kami berharap penegakan hukum khususnya pada perkara yang menyeret nama Firli Bahuri ini berjalan dengan berlandaskan hukum yang berlaku, bukan kriminalisasi yang dimanfaatkan segelintir orang untuk melancarkan korupsinya, terlebih memasuki tahun politik,” pungkasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...