Sambut Masa Reses, Sufmi Dasco Ahmad: DPR Pastikan Kebijakan Negara Berikan Manfaat bagi Rakyat

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR RI terus memperkuat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan kebijakan negara memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Menurutnya, keberhasilan kebijakan negara harus diukur dari sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran negara, terutama dalam perlindungan dan peningkatan kesejahteraan.

“Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara,” kata Dasco saat membaca pidatonya penutupan masa persidangan DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-10 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Dirinya menyampaikan, sepanjang masa persidangan, DPR RI memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, mulai dari kerentanan sosial, ketidaktepatan bantuan sosial, bencana alam, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla). DPR RI, lanjutnya, memastikan penanganan persoalan tersebut dilakukan secara tepat dan terpadu melalui fungsi konstitusionalnya.

Dalam fungsi legislasi, ia menyampaikan DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan 20 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan menyetujui tujuh rancangan undang-undang menjadi usul inisiatif DPR RI. Beberapa undang-undang yang telah disahkan antara lain terkait pengaturan reforma agraria, perlindungan ketenagakerjaan, dan satu data.

“Undang-undang tersebut memperkuat pelaksanaan amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial, perlindungan negara, kepastian hukum, dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Pada masa sidang berikutnya, DPR RI bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan 13 rancangan undang-undang yang masih berada dalam pembicaraan tingkat I. Di bidang anggaran, Dasco menegaskan APBN 2027 tidak sekadar menjadi instrumen fiskal, tetapi juga instrumen kebijakan negara untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial. DPR mengarahkan APBN untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat sektor riil, memperkuat kemandirian ekonomi nasional, serta mempersempit kesenjangan sosial dan antarwilayah.

“Setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus bekerja bagi kepentingan nasional, memperkuat kesejahteraan rakyat, dan menghadirkan manfaat yang nyata serta berkeadilan bagi rakyat,” tegas Dasco.

Sementara dalam fungsi pengawasan, DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan membahas berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari situasi keamanan di Papua, optimalisasi aset daerah, penanganan karhutla, penguatan teknologi dan sumber daya manusia, hingga pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pengawasan juga mencakup pemulihan layanan pendidikan, pengelolaan anggaran dan reformasi perpajakan, pembangunan infrastruktur energi, serta tata kelola lembaga pemasyarakatan.

“DPR RI terus melakukan pengawasan untuk memastikan tindak lanjut dari berbagai rekomendasi kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut,” jelasnya.

Selain menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, pada masa persidangan tersebut DPR RI juga melakukan pemilihan sejumlah pejabat publik, antara lain calon anggota BPK, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, calon Gubernur Bank Indonesia, calon Deputi Senior Bank Indonesia, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara sahabat dan organisasi internasional.

Di bidang diplomasi parlemen, DPR RI juga menerima kunjungan delegasi parlemen dari negara-negara sahabat serta Wakil Perdana Menteri Bulgaria dalam momentum 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Bulgaria. Dasco menyebut Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) terus memperkuat peran dan kontribusi Parlemen Indonesia di kancah internasional.

Mengakhiri masa persidangan, dirinya mengajak seluruh anggota dewan memanfaatkan masa reses untuk mendengarkan serta menyerap aspirasi masyarakat. “Selain menyerap aspirasi masyarakat, kita juga menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia,” pungkasnya.