Connect with us

Jabodetabek

Satpol PP DKI Tingkatkan Operasi Pelanggar Protokol Kesehatan

Published

on

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta meningkatkan kegiatan operasi penindakan pelanggar protokol kesehatan. Bahkan setiap satuan di tingkat kecamatan, kota hingga provinsi diberikan target penindakan.

“Setiap kecamatan minimal satu hari melaporkan 50 penindakan, ”

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin menargetkan minimal 50 laporan penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan oleh masing-masing personel tingkat kecamatan, kota, dan provinsi dalam sehari.

Arifin menjelaskan, target yang diberikan ini juga sehubungan dengan dimulainya Operasi Kepatuhan Peraturan Daerah atau disingkat OK Prend. Bentuk penindakan dapat berupa sanksi sosial maupun denda administratif.

Advertisement

Adapun sasaran penindakan yaitu pelanggaran terhadap penggunaan masker oleh perorangan maupun pelanggaran protokol pencegahan penularan COVID-19 oleh badan usaha.

“Setiap kecamatan minimal satu hari melaporkan 50 penindakan. Baik yang berkaitan dengan penggunaan masker maupun penindakan yang berkaitan dengan tempat-tempat umum yang melanggar protokol pencegahan penularan COVID-19. Bentuknya bisa denda atau sanksi sosial,” ungkap Arifin, Rabu (22/7).

Menurutnya, target ini diberikan sebagai acuan dan panduan personel di lapangan, bukan semata-mata mencari kesalahan warga. Laporan penindakan ini menjadi evaluasi kinerja dan mengetahui komitmen personel di lapangan dalam menegakkan peraturan, khususnya dalam upaya pencegahan penularan COVID-19.

“Ini menjadi acuan untuk semuanya, karena ada beberapa yang secara aktif melakukan penindakan, ada yang kurang aktif. Kalau kita tidak punya target kerja semaunya saja. Jadi bukan mencari kesalahan orang, orang tidak pakai masker kan sekarang tidak susah dicari,” kata Arifin.

Arifin menambahkan, banyak warga mulai abai terhadap penggunaan masker dan protokol kesehatan belakangan ini. Padahal pandemi COVID-19 masih menjadi ancaman bagi warga. Hal ini dapat dilihat dari tren positif COVID-19 di Jakarta yang justru mengalami kenaikan.

Advertisement

“Tingkat kota dan Provinsi target berlaku sama. Ayo kita berpacu, berkompetisi untuk melakukan pendisiplinan kepada warga yang masih kurang mematuhi ketentuan protokol COVID- 19,” tandasnya.

rn(rls/kp)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...