Connect with us

Nasional

Tutup Ijtima’ Sanawi DSN MUI, Kiai Niam: Sinergi Kunci Penguatan Ekonomi Syariah

Published

on

JAKARTA— Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, secara resmi menutup Ijtima Sanawi ke-18 Dewan Syariah Nasional MUI yang berlangsung pada 1-2 Desember 2022.
Dalam sambutannya itu, kiai Niam menekankan bahwa pentingnya melakukan sinergi untuk penguatan ekonomi syariah di Indonesia.

Kiai Niam menilai, kegiatan ini memiliki arti penting dalam upaya taswiyatul manjhaj yakni penyamaan metode dan strategi.

“Dalam memperkokoh pengembangan ekonomi syariah sebagai salah satu ikhtiar mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa,” kata kiai Niam di Hotel Mercure Batavia, Jakarta Barat, Jumat (2/12/2022).

Kiai Niam menyebut bahwa pengembangan ekonomi syariah di Indonesia ini membutuhkan aktor yang istiqamah. “(Karena) jalan ini tidak mudah, tapi kita tidak boleh menyerah,” sambungnya.

Selain itu, kiai Niam juga menyebut bahwa pertemuan di Ijtima Sanawi ke-18 ini memiki posisi strategis dalam menyamakan langkah, membangun sinergi antaraktor ekonomi syariah, untuk berjamaah dan berada dalam satu shaf.

Advertisement

“(Juga) komitmen untuk tansiqul harakah, sinergi, konsolidasi dan kolaborasi dalam menumbuhkan ekosistem ekonomi syariah yang saling mengokohkan,” tegasnya.

Pada akhirnya, kiai Niam berharap bahwa gelaran Ijtima Sanawi ke-18 DSN MUI ini dapat membawa maslahat untuk negeri dan umat.

Kegiatan yang bertajuk “Penguatan Ekosistem Ekonomi Syariah dalam Mendukung pemulihan Ekonomi Nasional” ini diikuti 650 anggota DPS lembaga keuangan dan bisnis syariah secara hybrid.

Rinciannya 300 peserta mengikuti secara offline di Hotel Mercure Batavia, Jakarta Barat. Sedangkan sisanya mengikutinya secara online.

Kegiatan ini dibuka Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sejumlah tokoh hadir pada Ijtima Sanawi ini di antaranya Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Ketua Baznas Prof Noor Ahmad serta Pakar Ekonomi Syariah Adiwarman A Karim. (Sadam Al-Ghifari, ed: Nashih)

Advertisement

[MUI]rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...