Connect with us

Pemerintahan

Wapres Dorong Digitalisasi Usaha Desa untuk Perluas Pasar Internasional

Published

on

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mendorong penguatan pelaku usaha desa melalui peningkatan kapasitas usaha, pengembangan komoditas unggulan, dan pemanfaatan digitalisasi untuk memperluas akses pasar hingga ke pasar ekspor. Penguatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah produk, serta kesejahteraan masyarakat di daerah.

Hal tersebut disampaikan Wapres saat menerima Ketua Umum Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia (APUDSI) Maulidan Isbar beserta jajaran pengurus di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (13/08/2026).

Upaya memperkuat pelaku usaha desa sejalan dengan pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong pembangunan dari desa untuk memperluas pemerataan ekonomi dan memperkuat kemandirian masyarakat. Pengembangan potensi ekonomi desa juga menjadi bagian penting dalam menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Maulidan menyampaikan, berbagai hal dibahas bersama Wapres, termasuk potensi para pelaku usaha desa, komoditas unggulan, serta digitalisasi komoditas untuk membuka peluang pasar ekspor. Ia juga mengapresiasi antusiasme Wapres dalam mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan.

“Banyak sekali yang kami diskusikan terkait dengan potensi para pelaku usaha desa, komoditi kita, dan juga digitalisasi komoditi untuk pasar ekspor. Dan antusias Pak Wapres juga sangat luar biasa sekali,” ujar Maulidan usai pertemuan.

Advertisement

Lebih lanjut, Maulidan mengatakan Wapres memberikan arahan agar penguatan pelaku usaha desa dilakukan dengan memperbanyak turun langsung ke lapangan serta memberikan dukungan kepada para produsen di tingkat bawah yang bergerak dalam berbagai komoditas potensial.

“Arahannya dimaksimalkan, sering turun ke lapangan, dan bantu teman-teman yang memang produsen di bawah, baik itu kopi, kakao, rumput laut, ikan dan lain-lain untuk bisa mendapatkan kesempatan terhadap harga yang layak dari harga hasil produksi mereka,” jelasnya.

Menurut Maulidan, perhatian terhadap pelaku usaha di tingkat desa penting untuk memastikan para produsen memperoleh manfaat yang lebih baik dari kegiatan ekonomi yang mereka jalankan. Penguatan pelaku usaha dari tingkat bawah juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Jakarta, 13 Agustus 2026

Biro Pers, Media, dan Informasi

Advertisement

Sekretariat Wakil Presiden

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...