Yakinkan Pengusaha Selandia Baru, Wapres Sebut Industri Halal untuk Kesehatan dan Keselamatan Umat Manusia

Auckland, Kabarpolitik.com – Sebagai salah satu agenda utama dalam misi diplomasi halal di Selandia Baru, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin melakukan pertemuan dengan sejumlah pelaku industri halal Selandia Baru, khususnya yang berada di Auckland. Pada pertemuan yang digelar di Hotel Cordis Auckland pada Jumat pagi (01/03/2024) ini, Wapres menyampaikan bahwa dirinya ingin membuka peluang kerja sama yang lebih besar antara pelaku industri halal Selandia Baru dengan mitranya di Indonesia.

“Ekonomi halal saya yakini akan terus berkembang, karena penerapan dan prinsip halal tidak hanya dibatasi oleh kaidah agama, tetapi juga mencakup standar kesehatan, kebersihan dan keselamatan yang tinggi,” ungkap Wapres meyakinkan.

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, tutur Wapres, Indonesia berpandangan bahwa sertifikasi dan jaminan produk halal merupakan hal penting baik dalam aspek religi, maupun aspek ekonomi.

“Di Indonesia sendiri, dengan penduduk Muslim berjumlah lebih dari 240 juta jiwa, Indonesia memiliki kapasitas di berbagai sektor industri halal, termasuk makanan, minuman, media dan rekreasi, farmasi dan kosmetik,” bebernya.

Menurut Wapres, hal tersebut merupakan peluang besar bagi pengembangan industri halal nasional. Bahkan ia mencatat, sektor halal berpotensi memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar lebih dari 5 miliar dolar AS per tahun dan menjadi arus baru pertumbuhan ekonomi.

“Kami juga mengamati adanya peningkatan minat dan permintaan internasional akan produk halal. Secara global diperkirakan pada tahun 2025 pengeluaran umat Islam di sektor halal akan mencapai 3 triliun dolar AS, ekonomi halal global juga diestimasi mencapai hampir 5 triliun dolar AS pada 2030,” paparnya.

Oleh sebab itu, kata Wapres, Indonesia telah mengadopsi sebuah visi untuk menjadi pusat industri halal terkemuka dunia.

“Guna mewujudkan visi tersebut perlu penguatan industri halal di Indonesia, antara lain melalui pendirian kawasan industri halal, penyempurnaan sistem informasi terkait data produksi, perdagangan dan sertifikasi produk halal, serta mendorong industri halal nasional melalui penguatan lembaga dan regulasi,” urainya.

Selain itu, sambung Wapres, pencapaian visi tersebut juga memerlukan kerja sama yang erat tidak hanya di antara pemangku kepentingan di Indonesia, namun juga dengan negara mitra, termasuk Selandia Baru.

“Untuk itu, Pemerintah Indonesia terus mendorong kerja sama pertukaran pengetahuan, pengembangan produk bersama, serta kerja sama saling pengakuan dan keberterimaan,” ujarnya.

Lebih jauh, Wapres mengharapkan kerja sama antara pelaku industri halal Indonesia dan Selandia Baru dapat menopang rantai pasokan industri halal melalui ketersediaan bahan baku yang terjamin kehalalannya.

“Misalnya, produk susu atau daging beserta produk olahannya dari Selandia Baru yang diperlukan bagi industri makanan dan minuman di Indonesia,” contohnya.

Lebih dari itu, sebut Wapres, kerja sama jaminan produk halal juga diharapkan memberi peluang peningkatan hubungan bilateral dan membuka kesempatan bagi para pelaku industri halal Indonesia untuk mendukung sistem halal negara mitra seperti Selandia Baru.

“Oleh karena itu, saya harap kunjungan saya ke Selandia Baru ini dapat diikuti dengan tindak lanjut melalui kerja sama lebih konkret, antara pelaku usaha industri halal Selandia Baru dan mitranya di Indonesia,” pungkasnya.

Hadir pada pertemuan ini, Duta Besar RI untuk Selandia Baru Fientje Maritje S., para pelaku industri halal Selandia Baru, serta perwakilan 4 organisasi terkait, yaitu Asosiasi Eksportir Daging Selandia Baru, Asosiasi Produk Susu dan Susu Selandia Baru, New Zealand Islamic Development Trust, dan Federation of Islamic Association of New Zealand.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Mohammad Nasir, serta Tim Ahli Wapres Johan Tedja Surya, Iggi Haruman Achsien, dan Farhat Brachma. (RN-rls)