Connect with us

Politik

PPP Nomor Urut 17, Mardiono: Insya Allah Angka Keberuntungan

Published

on

rnJakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI), pada selasa (14/12/2022), dan mendapatkan angka 17.rnPelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengucap syukur “Alhamdulillahhirobillalamin” karena partainya ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 dan mendapatkan nomor urut 17. Menurutnya nomor 17 adalah kebangkitan Indonesia dan angka keberuntungan.rn“Alhamdulillah saya syukuri itu semua, angka 17 memiliki arti penting bagi umat islam dan bangsa Indonesia. Angka 17 adalah hari lahirnya bangsa Indonesia, Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus,” jelas Mardiono saat memberikan sambutan pada acara tasyakuran PPP menjadi peserta pemilu 2024.rn“Allah menurunkan Al-Quran pada tanggal 17 Ramadhan dan umat islam sholat dalam sehari semalam ada 17 rakaat. Insya Allah angka ini keberuntungan bagi PPP,” imbuhnya.rnLanjut dia, PPP mengikuti pemilu sudah 10 kali, dan pada 2024 mendatang yang ke 11 kalinya, tentu ini merupakan sejarah bagi perjalanan PPP dalam perpolitikan bangsa Indoensia.rn“Pada pemilu 2024 mendatang mari kita berjuang bersama untuk menjemput kemenangan PPP, saatnya kita mengembalikan kejayaan PPP” ungkapnya.rnSebagai partai warisan ulama’ kata Mardiono, PPP adalah wadah perjuangan umat islam, dan PPP berkewajiban melanjutkan perjuangan ulama’. Sebab itu ia mengajak semua kader agar jangan berkecil hati untuk terus berjuang bersama PPP.rn“Pemilu tinggal 426 hari lagi, tentu ini momentum untuk menjemput mimpi kita mengembalikan PPP pada kejayaannya. Mengantarkan kader PPP duduk di parleman baik di tingkat daerah, wilayah maupun pusat,” tutur Mardiono.rnTerakhir dia optimis dengan nomor tersebut PPP bisa meningkatkan perolehan suaranya dalam Pemilu 2024.rnHadir pada acara tasyakuran itu diantaranya, Waketum PPP Musyafa’ Noor, Ermalena, Arsul Sani, Sekjen PPP Arwani Thomafi, Ketua Mahkamah Partai Irfan Pulungan, Ketua PPP Qoyyum Abdul Jabbar, Achmad Baidowi, Andi Surya, Fitri Gayo, dan jajaran pengurus DPP lainnya.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...