Connect with us

Daerah

LBM PWNU Jabar Gandeng Pesantren Ekologi Al-Mizan Bahas Fikih Lingkungan: Eksploitasi SDA yang Merusak Ditegaskan Haram

Published

7 bulan ago

on

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jawa Barat bekerja sama dengan Pesantren Ekologi Al-Mizan Wanajaya menggelar Bahtsul Masail Fikih Ekologi dalam rangka Harlah ke-3 Pesantren Al-Mizan Wanajaya, Minggu (7/12). Forum ini menghasilkan putusan penting yakni eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang menyebabkan kerusakan lingkungan dinyatakan haram dan wajib dihentikan.rnBahtsul masail yang dipusatkan di Pesantren Ekologi Al-Mizan ini membahas fenomena meningkatnya pencemaran lingkungan akibat industrialisasi dan pemanfaatan SDA yang tak terkendali. LBM PWNU Jabar menilai bahwa problem lingkungan sudah memasuki fase darurat, sehingga diperlukan pandangan fikih yang tegas untuk menjaga keselamatan masyarakat dan keberlanjutan alam.rn“Pada prinsipnya SDA boleh dimanfaatkan, tetapi ketika terbukti menimbulkan mafsadat seperti pencemaran, kerusakan ekosistem, atau ancaman keselamatan manusia, hukumnya haram,” tegas KH. Ubaedillah Harits, M.Pd, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Barat, yang menjadi narasumber utama dalam forum tersebut.rnFenomena kerusakan lingkungan seperti banjir bandang, longsor di kawasan tambang, hingga pencemaran sungai menjadi sorotan utama pembahasan. Para ulama menilai tindakan eksploitasi berlebihan merupakan bentuk pelanggaran etika pemanfaatan alam, karena menimbulkan risiko jangka panjang bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat.rnSementara itu, KH. Ahmad Yazid Fattah, Tim Ahli LBM PWNU Jawa Barat, menjelaskan bahwa fikih sejak awal telah menempatkan lingkungan sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga. “Fikih itu bicara kemaslahatan. Kalau pengelolaan SDA merusak, maka bukan hanya dihentikan, tapi juga ada kewajiban ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan,” ujarnya.rnDari bahtsul masail tersebut, LBM PWNU Jabar merumuskan tiga ketentuan teknis penting:rn1. Eksploitasi SDA ilegal dihukumi haram dan bertentangan dengan kewajiban taat regulasi negara.rn2. Pemerintah wajib memperketat perizinan dan pengawasan AMDAL secara berkala.rn3. Pemegang izin eksploitasi SDA wajib melakukan mitigasi, termasuk penghijauan dan pencegahan bencana.rnForum yang dihadiri 70 peserta dari berbagai pesantren se-Jawa Barat ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi pesantren dengan pemerintah dan industri dalam merumuskan kebijakan ekologis yang berkeadilan.rnPesantren Ekologi Al-Mizan sebagai tuan rumah menyatakan komitmennya untuk terus menjadi ruang gerak gerakan hijau di kalangan pesantren. Isu lingkungan bukan isu masa depan, tapi isu hari ini. Pesantren harus ikut mengambil peran.rnAcara ini menghadirkan para mushohih dan perumus dari berbagai daerah di Jawa Barat, dengan moderasi KH. Muthiullah Hib, Lc., ME, dan pencatatan notulen oleh Ust. Nurkholis, S.Farm.rnKegiatan ini dihadiri oleh 70 peserta dari berbagai pesantren se-Jawa Barat, dengan para narasumber dan mushohih sebagai berikut:rnKH. Ubaedillah Harits, M.Pd (Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Barat)rnKetua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jawa Barat KH. Zainal Mufid S.Sos, M.Pd (Subang)rnKH. Juhadi Muhammad, SH (Indramayu)rnKH. Ahmad Yazid Fattah (Tim Ahli LBM PWNU Jawa Barat)rnKH. Khozinatul Asror (Gedongan – Cirebon)rnKH. Ahmad Muthohar, M.Pd (Lemahabang – Cirebon).rnTim perumus terdiri dari:rnKH. M.N.A. Syamil Mumtaz, M.Pd (Buntet – Cirebon)rnKiai Moh. Mubasysyarum Bih, SH., M.F.U (Arjawinangun – Cirebon)rnKiai Abdul Hamid, M.Pd (Arjawinangun – Cirebon)rnNy. Hj. Ninih Khoeriyah (Warungkondang – Cianjur)rnKH. Agan Sugandi (Karawang)rnKiai Rifqi Ahmad Husaeri, M.Ag (Cianjur)rnHasil bahtsul masail ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam merumuskan langkah penyelamatan lingkungan yang sesuai syariat, berkeadilan, dan berpihak pada kelestarian alam. Pesantren Ekologi Al-Mizan menegaskan akan terus bersinergi dengan LBM PWNU Jabar dalam penguatan fikih ekologis dan gerakan peradaban hijau di Indonesia.rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...