Connect with us

Politik

Dewan Pakar Partai Golkar Bantah Usulkan Munaslub

Published

on

Kabarpolitik.com – Dewan Pakar Partai Golkar membantah mengusulkan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, menegaskan, pihaknya tidak pernah mengusulkan penyelenggaraan munaslub untuk membatalkan dukungan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden dari partai berlambang pohon beringin.

Diketahui, dalam Munas Partai Golkar 2019, diputuskan mendukung Airlangga Hartarto sebagai capres untuk Pilpres 2024.

Yuddy menegaskan, dalam rapat Dewan Pakar yang digelar pada Minggu (9/7/2023) di rumah Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, tidak membahas usulan munaslub Partai Golkar.

“Pada rapat tersebut menegaskan berita-berita yang berkembang tersebut tidak benar,” tutur Yuddy Chrisnandi dalan keterangan, Selasa (11/7/2023).

Advertisement

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) ini menambahkan, Dewan Pakar Partai Golkar dalam rapat pleno ke-VIII, sama sekali tidak melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan Munaslub.

Ia menegaskan hal yang dibahas dalam rapat semalam sudah disampaikan secara resmi dalam kesimpulan rapat pleno yang disampaikan secara tertulis yang ditandatangani Ketua Dewan Pakar Agung Laksono dan Sekretaris Ganjar Razuni.

Yuddy menegaskan berita terkait adanya usulan munaslub oleh anggota Dewan Pakar merupakan pendapat pribadi.

Ia mengatakan pendapat tersebut bukan sikap resmi Dewan Pakar.

Dewan Pakar mengakui ada kesepakatan untuk mendorong Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mendeklarasikan diri sebagai calon presiden 2024.

Advertisement

Selain itu, Golkar juga tak ragu membuat poros baru koalisi pilpres di luar koalisi yang sudah terbentuk saat ini.

Menurut Yuddy, poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar.

Sebab, Golkar berpeluang memiliki kendaraan politik terkait pencapresan.

“Poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh Caleg Partai Golkar sebagai pejuang-pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024,” ujarnya.

Dewan Pakar juga meminta Airlangga segera menentukan calon wakil presiden.

Advertisement

Pengumuman ini diminta dilakukan sebelum bulan Agustus 2023 berakhir.

.rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...