Connect with us

Politik

My Esti Apresiasi Capaian Kinerja KemenPPPA TA 2022

Published

on

Anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijayanti mengapresiasi capaian kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Kemen PPPA) Tahun 2022 dalam meningkatkan  pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan HAK dan perlindungan khusus anak.

“Kami apresiasi  Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 91,63 meningkat 0,36 poin dari tahun 2021 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 76,59 meningkat 0,33 point dibanding 2021,” jelasnya saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Kemen PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Keterbatasan, tantangan dan hambatan yang dihadapi di tahun 2022, lanjut My Esti perlu jadikan sebagai peluang untuk melakukan berbagai inovasi dan terobosan ke depan.

Salah satunya yang perlu diperbaiki menurut My Esti adalah pemilahan data pada gender dan anak sebagai bahan dalam penentuan arah program kegiatan pembangunan kedepan.

“Dengan data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, maka akan dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut,” katanya.

Advertisement

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati  mengatakan Realisasi anggaran Kemen PPPA tahun 2022 berdasarkan data OM SPAN Kemenkeu per tanggal 20 Januari 2023 sebesar Rp242.428.323.019 atau sebesar 99,19%.

Capaian kinerja Kemen PPPA Tahun 2022 dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak adalah sebagai berikut:

Indeks Pembangunan Gender (IPG), sebesar 91,63, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), sebesar 76,59, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK), sebesar 53,41 mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 53,34.

Indeks Perlindungan Anak (IPA), mengalami peningkatan 1,92 poin dari tahun 2021 yaitu 63,30. Peningkatan ini menunjukkan terdapat perbaikan kondisi pasca Covid-19. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP). Survey Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2021 menunjukkan hasil yang menggembirakan, dimana prevalensi kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan 7,3% dalam kurun waktu 5 tahun

Prevalensi kekerasan terhadap Anak (KtA). Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2021 menunjukkan prevalensi anak yang mengalami satu jenis kekerasan atau lebih di sepanjang hidupnya, turun 24,87% bagi anak laki-laki dan turun 16,75% bagi anak perempuan dalam kurun waktu 3 tahun;

Advertisement

Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif, mencapai 92,33% dari 2.338 kasus yang dilaporkan. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif, mencapai 672 kasus atau sebesar 80,7% dari 832 kasus yang dilaporkan. Kemen PPPA juga mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan selama 6 bulan berturut–turut.

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik1 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik1 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik1 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik1 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik1 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik1 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik1 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik1 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik1 minggu ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik1 minggu ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...